PJ WALIKOTA BIMA: TIDAK ADA RUANG KEDEKATAN DALAM PENEMPATAN JABATAN, BERGANTUNG KEMAMPUAN PERSONAL DAN KEBUTUHAN ORGANISASI

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

PJ WALIKOTA BIMA: TIDAK ADA RUANG KEDEKATAN DALAM PENEMPATAN JABATAN, BERGANTUNG KEMAMPUAN PERSONAL DAN KEBUTUHAN ORGANISASI

Kamis, 11 Januari 2024

 

H.Mohammad Rum,MT/Pj Walikota Bima NTB

Kota Bima. Londa Post.- Rupanya insting dan nyali kuat Pj Walikota Bima Ir.H.Mohammad Rum sudah mampu membaca dan menangkal kondisi yang terjadi pada rekruitmen dan penempatan jabatan pejabat di lingkup Pemerintahan Kota Bima (Pemkot) Bima NTB akhir akhir ini. 3 bulan atau 100 hari sudah tampuk kepemimpinannya selaku petinggi birokrasi daerah ini bukanlah waktu sedikit pihaknya melirik dan mempelajari situasi yang berkembang dijajaran birokrasi yang dipimpinnya. Apalagi persoalan polemik JPT Eselon II yang direkrut sebelumnya, menjadi pintu masuk bagi mantan Kadis PUPR PROV NTB ini menyelami berbagai penyebabnya.


Mengutip penegasan arahan Pj Walikota Bima H.M.Rum yang disisipkan pada acara syukuran berdirinya Rumah Sehat Baznas Kota Bima 10 Januari 2024 Rabu kemarin, HM.Rum mengingatkan pada Aparatur jajarannya, agar memegang teguh sumpah jabatan." Meski hingga saat ini saya pastikan belum ada mutasi jabatan, akan tetapi saya harap ASN tetap fokus bekerja sebagai abdi negara sesuai dengan tupoksi masing-masing tanpa harus terjerumus dalam area praktis pragmatis yang justru tidak menonjolkan kemampuan personal dihadapan pimpinan. "Tegasnya.



Pihaknya meyakinkan pada publik,  karena dirinya latar belakang ASN yang memiliki jam terbang tinggi, tentunya sangat memahami nafas keberadaan ASN bawahanya." Saya akan berusaha obyektif dalam mengisi posisi jabatan berdasarkan kemampuan personal ASN dan kebutuhan organisasi.  Saya pastikan ruang kedekatan dan hubungan kekerabatan tidak akan menjadi pertimbangan utama bagi saya dalam memimpin birokrasi Kota Bima," tegas Putra mantan Sekda Bima di-era orde baru ini.


HM. Rum juga menekankan kepada ASN untuk memahami bahwa jabatan dan kedudukan bukan sesuatu yang mutlak dipertahankan. Yang mutlak diperjuangkan adalah fungsi dalam melayani masyarakat saat diberi amanah jabatan dan kekuasaan. Beliau berpesan agar tidak terpancing emosi ketika menghadapi pergeseran jabatan. Beliau menegaskan bahwa pergeseran jabatan tidak selalu bersifat negatif, melainkan dapat menjadi pembelajaran untuk kemajuan bersama. 


Ditegaskanya. Jangan gantungkan harapan dan keinginan kita kepada figur pemimpin yang notabene adalah sesama makhluk Allah, tetapi gantungkan segala sesuatu termasuk karir dan jabatan hanya kepada Allah karena sebaik-baik tempat bergantung hanya Allah. Kalau kita bergantung kepada sesama makhluk maka kita pasti kebingungan menghadapi situasi ketika makhluknya diganti dan perlu upaya keras mencari pendekatan baru.


"Seperti saat ini, ketika saya ditugaskan untuk meneruskan kepemimpinan Kota Bima, maka ASN yang kurang mampu menyesuaikan diri dengan ritme kebijakan baru akan mengalami kesulitan dalam memahami kebijakan saya. Kebetulan figur yang memimpin Kota Bima saat ini sangat intens melaksanakan sholat berjamaah di masjid beberapa masjid di Kota Bima. Nah yang tidak suka sholat berjamaah pasti tersingkir secara alami," tegas H. Mohammad Rum.


SEKEDAR INFO PUBLIK. MEDIA LONDA POST beberapa kali memuat berita kiprah Pj Walikota Bima Hm.Rum saat menjabat Kadis Perizinan Pemprov NTB, salah satu konsep dan idenya dalam percepatan investasi pembangunan Proyek kereta gantung Rinjani di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) ditargetkan rampung pada 2025 yang dimulai pada 18 Desember 2022. H.M Rum banyak memberikan andil konsep  paparanya dalam meningkatkan Investasi di Bumi NTB ini. (Jev londa).

KENANGAN BERITA LONDA POST 17 MEI 2023 LALU.


Tanpak H.M.Rum saat Kepala Dinas DPMPTSP NTB, memaparkan Percepatan Investasi Daerah Pembangunan proyek Kereta gantung di NTB anggaran 2,2 Triliun saat bersama Tim diruang rapat Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi M.Si, Sekda Kab. Loteng Ir. Lalu Firman, MT beserta Kadis PUPR Kab. Loteng,  Dinas PUPR, Dinas LHK, Biro Pemerintahan dan wakil investor PT Indonesia Lombok Resort pada 17 Mei 2023 lalu.