Komentar
Kota Bima. Londa Post.- Dewan Pendidikan Kota Bima dan jajaranya bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTB, melakukan Rapat Konsolidasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan Perencanaan Berbasi Data Kepada Pemerintah Daerah, Jum'at 23 Desember 2022.
Ikut hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Bima, Asisten, Kepala Bappeda Litbang, Kadis Pendidikan, Kepala BPMP Provinsi NTB, BKPSDM, Kepala Pusat Bahasa Provinsi NTB, serta pengurus Dewan Pendidikan Kota Bima.
Rapat yang dilaksanakan di Aula Pemerintah Kota Bima tersebut membahas beberapa agenda yaitu Program Sekolah penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.
Kepala BPMP NTB, Drs H. Muh Irfan, MM, menyampaikan setelah melihat hasil dari Rapor Pendidikan, satuan pendidikan dapat melakukan refleksi dan evaluasi atas kualitas dari pendidikan mereka. Selain itu hasil Rapor Pendidikan juga dapat dijadikan sebagai dasar Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang tepat dan akurat, sehingga pada akhirnya akan dapat membantu proses dan meningkatkan kualitas belajar mengajar satuan pendidikan.
Sementara itu, Wali Kota Bima, H. Muhammad Lutfi mengatakan bahwa hanya beberapa sekolah pilihan yang menerapkan kurikulum tersebut dan diharapkan dapat berimbas bagi sekolah lain dalam merdeka belajar. "Dengan kurikulum merdeka belajar ini sebagai riset atau adopsi," paparnya.
Kurikulum Merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar diciptakan untuk mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran.
"Lebih menekankan dengan kebebasan terhadap anak-anak untuk lebih berpartisipasi dan aktif sementara pendidik hanya mengawasi". Jelasnya.
Drs. Abd. Azis,M.Pd selaku ketua Dewan Pendidikan Kota Bima saat diskusi konsolidasi menyampaikan perlunya pendampingan dari pemangku kepentingan terkait mutu pendidikan secara umum di Kota Bima, termasuk tentang Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka yang sudah berjalan. Ucapnya.
“Para pemangku kepentingan di Kota Bima harus bersatu padu dalam meningkatkan mutu pendidikan yang adil dan merata sehingga bisa dirasakan kualitas pendidikan bermutu. Hal ini salah satunya bisa melalui program sekolah penggerak (PSP) dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), dimana semua guru dapat melaksanakan Pelatihan secara mandiri melalui PMM (Platform Merdeka Mengajar) di komunitas belajar masing-masing”. Kata mantan Kadis Dikbud Kota Bima ini.
Ditambahkanya; Dalam Rakonsol pada hari ini kaitannya dengan IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka). Begitu juga Kita tidak luput kaitannya dengan Rapor Pendidikan. Dengan percepatan IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) ini, KOSP harus ada sebagai dasar pelaksanaan Kurikulum tersebut”.
“Dalam forum ini banyak hal-hal kelemahan Kita perlu dibetulkan. Sehingga KOSP bisa menjadi lebih bagus. Mari Kita sharing-sharing agar ada titik temu. Terpenting prinsip-prinsip disitu terpenuhi, dan kami dari Dewan Pendidikan juga mengingatkan kepada Pengawas Sekolah agar tidak lupa membuat program pengawasan." Papar Ketua Dewan Pendidikan. (Jev londa).