Komentar
Kota Bima. Londa Post.- Sungguh sulit dipahami publik, apa maunya Pj Walikota Bima Ir.H.Mohammad Rum ini. Tidak pernah kapok-kapoknya mengambil kebijakan yang dinilai kontroversi berimbas terciptanya kegaduhan dikalangan birokrasi bawahanya di daerah ini. Sudah jatuh tertimpa tangga masih berani berselancar di atas gelombang Tsunami.
Belum lepas ingatan Jajaran ASN Lingkup Pemkot Bima bahwa baru lalu, Pj Walikota Bima Ir.H.Mohammad Rum mendapat terguran tertulis dari PJ Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi, Surat dengan nomor 800/ O87 BKD/2024 tanggal 26 februari 2024 itu yang ditujukan pada Pj Walikota Bima atas dugaan pelanggaran norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) karena mengembalikan Jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan pengawas dalam jabatan semula di lingkungan Pemkot Bima.
Fakta tersebut diatas berimbas dikeluarkanya Rekom KASN agar 3 besar JPT 2023 lalu untuk 5 OPD diusulkan kembali ke BKN untuk mendapatkan persetujuan Tekhnis seterusnya ditindaklanjut Mendagri untuk ijin pelantikan. Hal ini nanti akan kembali lagi pada Pj Walikota Bima selaku PPK untuk menetapkan dan melantik salah satu dari 3 besar 5 OPD dimaksud. DISINI-PUN terjadi teka-teki silang kalangan birokrasi APAKAH nomor urut 1 dari 3 besar ke 5 OPD akan dipilih dilantik Pj Walikota Bima ??...inipun silang pendapat dan bisa saja di nomor urut 2 atau 3.
Lagi- lagi Pj Walikota Bima Ir.H.Mohammad Rum menciptakan kebijakan kontroversi baru dengan menempatkan Plt kepala BKD Kota Bima adalah Kepala Inspektorat DRS.H.M.FAKHRUNRAJI,ME, yang membuat Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan,S.Adm angkat bicara karena dipandang dari analisis Penerapan Etika birokrasi pada Peran Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dae Pawan sapaan akrab ketua DPRD Kota Bima kepada Londa Post mengatakan; Pihaknya mempertanyakan apa target Pj Walikota Bima menunjuk Kepala Inspektorat Kota Bima sebagai Plt Kepala BKD. " Kepala Inspektorat yang seharusnya sesuai fungsi kerjanya dalam hal pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, saat ini malah diberi SK sebagai penjabat Kepala BKD Kota Bima, dan hal ini sangat berbahaya dan yang patut dipersalahkan kebijakan Pj Walikota Bima ini." Jelas ketua DPRD.
Menurut ketua DPRD Kota Bima 2 periode ini, kalau mengisi kekosongan Pimpinan OPD BKD yang purna tugas, masih ada asisten, staf ahli, kepala BAPPEDA dan paling pas Sekda, kalau inspektur Inspektorat pasti berdampak tidak akan ada garis lurus dalam birokrasi, dan yang jelas sesuai fungsinya tidak ada lagi pengawasan terhadap BKD Kota Bima apabila terjadi pelanggaran. Apalagi saat ini Jajaran Pemkot Bima mau gelar JPT sejumlah OPD yang mengharuskan Kepala BKD jadi Sekretaris Tim Pansel JPT, masa wasit bisa jadi Pemain ?..timpalnya.
" Pj Walikota harus menjadi role model dalam mereformasi birokrasi
yakni bagaimana cara tidak hanya mewujudkan birokrasi bersih yang mampu mengayomi seluruh rakyatnya, namun lebih pada mewujudkan birokrasi yang beretika, hal utama untuk meminimalisir adanya dilema etika birokrasi dimata publik, harusnya SK penunjukkan Kepala Inspektorat jabat ganda plt BKD ditinjau kembali." Jelas ketua Dewan via hp Londa post 1 Mei 2024 Rabu pagi tadi.
Kepala BKD Kota Bima Drs.Abd.Wahid (ex Kepala BKD 1 mei 2024) dikonfirmasi membenarkan Kepala Inspektorat ditunjuk pj walikota Bima Plt kepala BKD." Yah saya ditelpon pak pj, bahwa beliau tunjuk kepala Inspektorat Plt BKD, mungkin Sk-nya sudah keluar kemarin karena hari ini 1 mei 2024 sy pas tidak aktif lagi karena pension." Jelasnya.
Asisten III Setda Kota Bima Drs. M.Saleh dikonfirmasi Londa Post Via Hp 1 Mei 2024 Rabu pagi tadi, membenarkan Kepala Inspektorat Plt Kepala BKD Kota Bima." Yah..kebetulan kemarin saya sudah paraf Sk itu yang seterusnya akan diserahkan ke pak Sekda untuk ditandatangani Pj Walikota Bima." Jelas Asisten. (Jev londa).