Komentar 
Kota Bima. Londa Post.- Bagai jatuh di jurang yang sama, tak mempan cedera kini nekad berselancar lagi ditebing jurang yang sama; Itulah kiasan yang cocok kita sematkan Kondisi Pemerintah Kota Bima saat ini dalam melaksanakan rekruitmen terbuka jabatan tinggi pratama (JPT) pengisian kekosongan Kepala Dinas di Sejumlah OPD.
Belum usai peristiwa kegaduhan dikalangan publik dan jajaran ASN Pemkot Bima soal dugaan penyimpangan seleksi JPT 4 (empat) OPD di bulan Juli-Agustus 2023, yang berimbas pada aksi demonstrasi Aktifis LSM dan Mahasiswa menuntut pembatalan Seleksi JPT, hingga sejumlah Pimpinan DPRD Kota Bima bersurat pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta penundaan pelantikan JPT lolos seleksi, dan Pihak PPK (Walikota Bima HML) saat itu tetap melaksanakan pelantikan yaitu 25 September 2023.
Seleksi JPT pada juli-Agustus 2023 disoroti banyak kalangan karena dinilai cacat Formil diantaranya; (1) Peserta seleksi lolos Jpt tidak sesuai kompetensi dan keahlian dimilikinya untuk menempati Pimpinan OPD yang dipilihnya, (2) Lembaga asesmen tidak sesuai syarat dalam PERKA BKN NO 26 TAHUN 2019 yang menjelaskan bahwa lembaga yang berhak melaksanakan seleksi kompetensi Jabatan tinggi pratama adalah yang sudah mendapat pengakuan kelayakan akreditasi A, sementara UPT ASESMEN BKPSDM provinsi NTB selama ini melakukan seleksi baru mengantongi kelayakan akreditasi B yang kewenangannya hanya bisa melakukan seleksi paling tinggi jabatan administrator (eselon 3) atau jabatan fungsional setara.
Ke- (3). Legalitas pansel seleksi Jpt, kepala daerah menunjuk ketua pansel bukan pejabat yang berwenang (Pyb), karena yang berwenang dalam urusan penanganan SDM Aparatur adalah SEKDA, ASISTEN ADM UMUM DAN BKPSDM, urutannya jika sekda berhalangan maka ditunjuk asisten adm umum, dan jika asisten berhalangan maka ditunjuk kepala BKPSDM. Bukan Inspektur Inspektorat selaku Pengawas JPT.
Dari sejumlah alasan tersebut diatas, PPK saat itu tetap memaksa melaksanakan Pelantikan bagi 4 Pejabat Seleksi JPT pada Senin 25 September 2023, pada hal Putusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang merekomendasikan dan ditujukan pada Walikota Bima selaku PPK, bahwasanya Proses seleksi dan Pelantikan JPT ditunda dengan surat KASN nomor B-3566/JP.01/09/2023.
Namun fakta ini dianulir lagi oleh PJ Walikota Bima H.M.Rum dengan mengembalikan Jabatan 4 pejabat yang dilantik tersebut ke tempat asalnya yaitu Senin 6 Nopember 2023, yang lagi-lagi oleh Pj Gubernur NTB melalui suratnya NO:800/687/BKD/2024 tanggal 26 Pebruari 2024 perihal teguran Pj Walikota Bima yang dinilai langgar Norma, standar, Prosedur dalam hal pengembalian jabatan semula sejumlah pejabat hasil JPT jajaran Pemkot Bima Oktober 2023 lalu.
Lantas bagaimana Seleksi JPT di era Pj Walikota Bima H.M.Rum saat ini ? Apakah Sekda tidak dilibatkan menjadi Ketua Tim Pansel JPT ?. Jika kondisi ini sama dengan sebelumnya fungsi sekda selaku pejabat berwenang (PyB) yang diberi kewenangan undang-undang melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN (Baperjakat) tidak dilibatkan selaku Ketua Tim Pansel JPT, maka seleksi Perdana JPT yang akan digelar Pj Walikota Bima Ir.H.Mohammad Rum dapat disoroti publik cacat Formil (tidak menggunakan dasar hukum yang jelas).
Kepala BKPSDM Kota Bima Abd.Wahid dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tidak membantah jikapun bukan sekda jadi ketua Tim Pansel JPT." Sesuai petunjuk dan konsultasi dengan KASN dibolehkan ketua pansel JPT selain Sekda, untuk seleksi JPT yang sedianya digelar dalam waktu dekat, saya jelas tidak masuk dalam tim karena memasuki pension awal mei 2024." Jelasnya singkat.
Sekda Kota Bima Drs.H.Muhtar,MH dikonfirmasi Via Hp Londa Post, belum mengetahui ada pembentukan Tim Pansel." Saya belum tau karena belum ada SK tim hingga saat ini, lagi pula belum keluar rekom KASN untuk pelaksanaan seleksi JPT." Jelas Sekda
Dilain pihak Pj Walikota Bima Ir.HM.Rum selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dikonfirmasi Londa Post via Hp 6 April 2024 Sabtu malam, hingga berita ini diturunkan belum memberi jawaban.
Sekedar Info Publik. Akhir Maret 2024 baru lalu, tim dari Irjen Kemendagri RI datang di Pemkot Bima serangkaian Evaluasi dan klarifikasi JPT sebelumnya yang bermasalah. Tim pansel dan 4 peserta Pejabat JPT yang merasa dirugikan akibat pengembalian jabatan mereka sudah mengklarifikasi. Mari kita tunggu. Apakah Mendagri memberi Ijin, KASN merekom pelaksanaan, dan BKN memberi ijin hal Tekhnis pelaksanaan Jpt daerah ini. Sementara nasib ke - 4 pejabat JPT hasil kedatangan Tim Irjen Kemendagri belum diketahui ending akhirnya.
" Baru seminggu pihak terkait di-Kemendagri dan Inspektorat melakukan klarifikasi dan Evaluasi terhadap kepincangan Prosedur oleh Pj Walikota Bima mengembalikan jabatan kami 4 peserta JPT, tunggu dulu hasil itu baru di gelar JPT." Ucap Ahmad Mufrad,S.Sos salah seorang Pejabat hasil JPT yang memboyong jabatan eselon II hanya 2 bulan ini. (Jev londa).