Komentar 
KOTA BIMA NTB, LONDA POST,COOM – Itulah kelihaian Pemkot Bima saat ini. Seluruh Penjabat (pj) kepala Daerah yang di-evaluasi kemendagri RI Triwulan 1 (pertama) pertengahan januari 2024 lalu, semuanya mengespose (rillis) transparan ke ruang publik melalu Dinas Kominfotik masing-masing atau Mitra media masa di daerahnya. Namun hasil evaluasi Kinerja Pj Walikota Bima di Kemendagri RI baru lalu cukup tertutup dari pandangan publik hingga saat ini.
Diberitakan Media Londa Post sehari setelah acara digelar atau tanggal 16 Januari 2024, Penjabat (Pj) Walikota Bima Ir.H.Mohammad Rum,MT, menghadiri langsung rangkaian kegiatan evaluasi kinerja penjabat kepala daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk triwulan pertama didampingi sejumlah pejabat terkait di pemkot Bima. Evaluasi kinerja ini digelar di Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri Jakarta, pada Senin 15 Januari 2024.
Umum telah mengetahui, bahwa dalam evaluasi kinerja ini, ada beberapa hal yang disampaikan kepada tim penilai sesuai dengan arahan Presiden RI maupun Mendagri kepada pj Walikota Bima. Dan dilaporkan apa yang telah di kerjakan selama tiga bulan di lapangan. Baik terkait penanganan inflasi, stunting, bagaimana menjaga mandatory spending bidang kesehatan dan peningkatan mutu pendidikan, apa saja capaianya dan apa catatan tim penilai.
Pihak Kadis Kominfo Kota Bima Drs.H.Mahfud,M,Pd dikonfirmasi Londa Post terkait alasan tidak merillis ke publik hasil evaluasi kinerja Pj Walikota Bima mengatakan; Pihaknya mengaku tidak merillis berita kegiatan evaluasi kinerja Pj Walikota Bima oleh mendagri RI Triwulan 1 saat itu.
" Saat kegiatan evaluasi Pj memang Kominfo tidak dilibatkan, semua berada ditangan Tatapem, juga kami saat itu tidak pernah terima catatan hasil kegiatan evaluasi Pj Walikota Bima dari Bagian Tatapem makanya pihak kominfo tidak merilis ke publik." Jelas H.Mahfud Via Hp Londa Post 8 April 2024 Senin siang tadi.
Belakangan Media Londa Post baru mengetahui ternyata ada 11 point yang menjadi catatan penting dari Tim evaluasi Kemendagri RI yang tidak bisa dijawab oleh Pj Walikota Bima dari 10 indikator utama dan 106 indikator tambahan, yang akan dibenahi oleh Pj walikota Bima pada tahapan evaluasi kinerjanya Triwulan ke-II Mei 2024 ini.
" Saya juga selaku Asisten yang membidangi urusan Pemerintahan seperti Dikes dan BKKBN Soal penanganan Stunting tidak mengetahui apa saja point-point dari 11 point yang harus dijawab tuntas oleh pak Pj nantinya di Triwulan Ke-II." Jelas Drs.H.Alwi Yasin yang kini menduduki jabatan asisten 1 Setda Kota Bima.
Menurut pejabat senior Jajaran Pemkot Bima ini, pihaknya mendengar dan mengetahui saat rakor persiapan evaluasi Kinerja Pj Walikota Bima kemarin." Memang ada 11 point PR yang harus dijawab tuntas oleh pj pada tahapan Evaluasi Triwulan ke-II diantaranya soal penanganan Stunting, juga item tambahan seperti soal penanganan BUMD yang perlu ditindaklanjuti dengan Perwali, hanya itu yang bisa saya jawab." Jelas H.Alwi 8 April 2024 Senin pagi tadi.
SEPERTI DI-ENDUS LONDA POST sebelumnya, dari tim evaluator menyambut baik terhadap apa yang Pemkot Bima lakukan. walaupun memang masih ada beberapa catatan, koreksi yang diberikan Tim sebagai motivasi yang perlu di perbaiki ke depan." Jelas Ahsanu Rahman,SH,MH kabag Tatapem setda Kota Bima.
Lebih jauh dikatakanya, sebenar pihaknya mengarahkan LONDA POST untuk konfirmasi ke Kepala BAPPEDA yang lebih rinci menjelaskan hasil Evaluasi pj ini. Seperti 10 indikator utama arahan presiden RI, Mendagri dan 106 indikator yang dipaparkan Pj Walikota Bima.
Ada 3 aspek menurut dia, harus secara keseluruhan bersesuaian dengan 3 aspek yaitu aspek Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan." Dalam hal Penanganan Stunting, inflasi, kemiskinan ekstrim dan pengamanan Pemilu serta Netralitas ASN sudah dinilai, walau ada yang perlu dibenahi dan ditingkatkan." Jelas Kabag.
Sekedar Info Publik. Dalam kegiatan evaluasi kinerja Pj Walikota Bima Ir.HM.Rum Tiwulan 1 (pertama), pantauan LONDA POST didampingi oleh sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Bima, diantaranya: Inspektur Inspektorat, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kadis Perizinan, Kadis PUPR, Kadis DP3A, Kadis Dikpora, Kadisnakertrans, Kadiskes, Kadis DPPKB, Kabag Tatapem dan Kabag Ekonomi.
Kita Tunggu apa hasil evaluasi kinerja Pj Walikota Bima Triwulan ke-II oleh Kemendagri RI. Jika tidak bisa menjawab 11 point yang menjadi PR di Triwulan 1, bisa jadi PJ WALIKOTA BIMA IR.HM.RUM ditarik dan tidak diperpanjang masa jabatan jadi Pj Walikota Bima oleh Mendagri. (Jev londa).