Komentar
Kota Bima. Londa Post.- Sungguh memalukan, dugaan Kolusi dan praktek Nepotisme daerah berslogan " Maja Labo Dahu" (Pemkot Bima) ini, terus saja terjadi walau kondisi daerah ini sedang dilanda ketidak percayaan rakyat pada pemimpinya akibat pratek KKN. Bahkan kasusnya sedang proses hukum di meja ijo pengadilan TIPIKOR NTB.
Lagi dan lagi terhentak beredarnya dokumen pagu dana kerjasama media," PENINGKATAN INFORMASI PUBLIK," ratusan juta APBD Pemkot Bima untuk sejumlah media yaitu media masa luar daerah di Pulau Lombok dengan angka fantastis sehingga mengundang tanda tanya dan kritikan sejumlah media lokal Tanah Bima.
Rupanya pemangku kebijakan dan atau Dinas terkait daerah ini, belum memahami arti keberadaan media lokal yang ijin usaha dan domisili kantornya berada di wilayah operasionalnya dan menjadi syarat mutlak diterima sebagai media mitra kerjasama di daerah selain status media berasal dari bentukan badan hukum PT.
Konstribusi media lokal Bima selama ini cukup luar biasa mengkawal kesuksesan pembangunan daerah, seiring niat yang sama antara media masa dan Pemkot Bima memajukan daerah. Lantas ada apa Pj Walikota Bima Ir.H.Muhammad Rum, kadis Kominfotik Kota Bima Drs.H.Mahfud,M.Pd sampai nekad menarik media masa luar daerah untuk menerima APBD Kota Bima ratusan juta dengan dalil kerjasama media ?.
Puluhan pimpinan media lokal daerah ini pertanyakan kekecewaanya atas kebijakan yang dinilai tidak mendasar bahkan berdampak tenggelamnya nasib dan keberadaan media lokal (gulung tikar). Karena angka kerjasama media luar daerah dengan Pemkot bima ratusan juta rupiah dari total APBD Pemkot Bima untk kerjasama media sebesar 1 milyar 50 juta rupiah, sederet Pimpinan media daerah ini yang jungkir balik mengkawal kesuksesan Pembangunan Pemkot Bima, pertanyakan kebijakan dinilai konyol ini. " Apa maunya Pak Pj Walikota dan Kadis Kominfotik ini, ungkap jevri salah satu pimpinan media di Bima.
Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan,S.Adm dikonfirmasi Londa Post mengatakan, pihaknya menyesalkan kebijakan tanpa dasar oleh eksekutif mengakomodir media luar daerah untuk kerjasam pemberitaan pada hal media lokal daerah ini ia nilai wartawan cukup mumpuni dan profesional memoles berita berita kegiatan pembangunan daerah dan mengedukasi publik.
" Yang harus di utamakan adalah media lokal dalam rangka mengawal pembangunan kota Bima, dan patut saya pertanyakan apa korelasinya Pemkot Bima utk mengalokasikan anggaran ratusan juta utk media di luar, apakah ada MOU utk melakukan kerja sama dgn Pemkot." Jelas Dae Pawan penuh tanya.
Walaupun secara aturan di perbolehkan untuk kerja sama dengan media di luar tapi yang di utamakan harusnya media lokal. " Hal ini kami di Legislatif penggodok anggaran-pun pertanyakan, dan dalam waktu dekat saya akan panggil Kadis Kominfotik Kota Bima agar menjawab keresahan kalangan rekan-rekan media lokal daerah ini." Jelas Ketua DPRD via Hp Londa Post 17 Maret 2024 Minggu pagi tadi.
Kadis Kominfotik Kota Bima Drs. H.Mahfud,M,Pd dikonfirmasi Londa Post, hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban. (Jev londa).
