Komentar
Kota Bima. Londa Post.- Gembar - Gembor Rencana Pembangunan Kampus IAIN Bima sudah sekian tahun belum juga tuntas Pembahasannya. Mulai dari strategi Lobi-lobi Petinggi Daerah Kota Bima diberbagai Kementerian terkait di Pusat, hingga menggelar rapat-rapat percepatan pembangunan Kampus IAIN gencar terus dilakukan. Baru-baru ini Pj Walikota Bima Ir.H.Mohammad Rum,MT menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Kampus IAIN Bima di 21 Desember 2023 di Mataram.
Bahkan langkah dan kerja Tim Pembentukan Kampus IAIN Bima mendapat pujian dari Pj Walikota HM Rum. Sehingga cita-cita bersama menghadirkan Kampus berkualitas Universitas Negeri di Bima dapat segera terwujud. Tak Pelak Pj Walikota Bima dengan gigignya memberi harapan janji pengalokasian bantuan Dana Hibah akan mengikuti prosedur hibah sesuai koridor, kendati keterbatasan ruang Fiskal pada APBD Kota Bima.
Catatan Londa Post dari Rillis Kominfotik Kota Bima 22 Desember 2023 kemarin, HM. Rum menegaskan bahwa pada tanggal 28 atau 29 Desember 2023 direncanakan untuk melakukan prosesi penyerahan Surat Keputusan hibah tanah kepada Kemenag RI. Itu berarti, dalam satu tahun ke depan, kepemilikan aset atas lahan pembangunan Kampus IAIN Bima akan diambil alih kembali oleh negara melalui Kemenag RI sebagai syarat terbitnya Peraturan Presiden RI tentang Pembentukan IAIN Bima.
Pada Rapat koordinasi itu juga, Inspektur Inspektorat Kota Bima, Drs. M. Fahrunroji yang juga mantan Kepala BAPPEDA Kota Bima, mengingatkan bahwa Pemkot Bima telah menganggarkan dana hibah sebesar 10 miliar untuk IAIN Bima, namun persyaratan administrasi harus dipenuhi agar hibah dapat direalisasikan. Disini dapat dipahami bahwa masih harus hal-hal yang sifat administratif belum dilengkapi hingga sekarang ini.
Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan,S.Adm dikonfirmasi Media Londa Post terkait Dana Hibah 10 Mlyr diperuntukan pembangunan Kampus IAIN Bima mengatakan; Pihaknya hanya mengingatkan pada eksekutif agar komitmen yang disepakat saat Rapat Paripurna DPRD Kota Bima pada Rabu Malam, 29 November 2023. Agenda utama rapat adalah penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Bima terkait Raperda tentang APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2024 harus jadi acuan dan komitmen itu dipegang teguh.
Badan Anggaran DPRD Kota Bima menyampaikan laporan yang komprehensif terkait Raperda APBD Kota Bima 2024 dalam rapat paripurna tersebut. Laporan ini mencakup evaluasi rinci terhadap rencana anggaran, alokasi dana, serta strategi keuangan yang diusulkan untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat pada Tahun Anggaran 2024 dan mendorong agar Raperda APBD 2024 dapat disetujui dan disepakati untuk menjadi Perda APBD Definitif 2024.
" Dalam rapat tersebut dihadiri Pj Walikota Bima dan Tim TPAD, DPRD Kota Bima mengambil keputusan penting terkait persetujuan terhadap Raperda APBD Kota Bima Tahun 2024. Keputusan ini mencerminkan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh pemerintah Kota Bima untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dan disepakati bersama BAHWA SALAH SATU ITEM ANGGARAN UNTUK KAMPUS IAIN BIMA TAHUN 2024 SUDAH DI CORET." Jelas Ketua DPRD.
Menurut Ketua DPRD Kota Bima ini, penghapusan anggaran APBD untuk bantuan Kampus IAIN Bima disebabkan tidak ada proposal pengajuan dari Komite Kampus dimaksud, sebagai landasan persetujuan Legislatif." Hingga pada rapat Panggar akhir Nopember 2023 baru lalu, saya belum melihat dokumen proposal dari Komite IAIN, itupun harus diarahkan untuk anggaran UIN bukan Komite. Terkait semangat Eksekutif untuk mengalokasikan anggaran ditengah jalan sedang sudah disepakati dengan DPRD di coret pada APBD 2024, ini adalah keberanian dan nekad yang berpotensi berurusan dengan Hukum." Jelas Dae Pawan Via Hp Londa Post 22 Desember Jumat sore tadi.
Drs. Abd. Gani Abdullah, Tokoh masyarakat Kota Bima, sependapat dengan Pihak legislatif." Jika Eksekutif dan legislatif sudah berkomitmen mencoret anggaran untuk Kampus IAIN APBD 2024 dengan alasan belum ada dokumen Proposal dari pihak pemanfaat anggaran (komite Kampus), tentu saja landasan pijak pengambil keputusan tidak ada dan itu jangan dipaksakan, cukup sekali Pemkot Bima tersandung urusan hukum di KPK persoalan dugaan penyimpangan anggaran, Petinggi eksekutif saat ini tentu diharapkan rakyat, se-irama dengan Legislatif terutama prinsip dan pegang teguh apapun komitmen yang sudah disepakati." Jelas Abd.Gani. (jev Londa).