Komentar
Kota Bima. Londa Post.- Ada sejumlah catatan penting Media Londa Post baru baru ini pernyataan Kontroversi Pj Walikota Bima Ir..H.Mohammad Rum,MT yang dinilai publik menimbulkan tanda tanya dan spekulasi Pemahaman masyarakat Kota Bima.
Adapun sederet Pernyatataan Kontroversi Pj Walikota Bima ini diantaranya sebagai berikut: Point (1). Pj Walikota Bima berjanji membebaskan lahan warga secara menyeluruh disepanjang bantaran sungai Padolo tahun 2024 dan akan membayar semua tanah sertifikat warga untuk pembangunan jalan inspeksi (berita media obor bima 5-12-2023).
2. Pj Walikota Bima akan menuntaskan program prioritas percepatan pembangunan Mesjid Agung Almuwahidin Kota Bima tahun 2024 dengan alokasi dana APBD 16 Mlyr.( berita Kahaba net 29 September 2023). (3). Pj Walikota Bima saat rakor dengan seluruh Camat dan Lurah se-Kota Bima tanggal 23 Nopember berjanji menyiapkan anggaran Hadiah Umrah gratis bagi kelurahan Kategori Bersih dan tangguh Kambtibmasnya tahun 2024.
(4). Pj Walikota Bima Ir.H.Mohammad Rum mengeluarkan statemen pada rillis Dinas Kominfotik Kota Bima tanggal 26 Desember 2023 yang isinya,"Saya berharap dukungan masyarakat, termasuk legislatif juga harus peduli atas keberadaan IAIN Bima, karena ini merupakan pintu gerbang peradaban yang akan kita wujudkan di Kota Bima," ujar Pj Walikota Bima. Pernyataan point 4 ini, memberi ruang pemahaman Publik bahwa DPRD Kota Bima selama ini tidak mendukung pembangunan IAIN Bima.
Pada Point (1), Pj Walikota Bima berjanji akan membayar tanah sertifikat warga sepanjang bantaran sungai Padolo untuk dijadikan jalan Inspeksi tahun 2024. Untuk Item ini hingga sekarang ini, pihak Pemkot Bima ( Ketua TPAD) tidak mengajukan Ke pihak legislatif pada RAPBD 2024 untuk dibahas oleh DPRD Kota Bima pada rapat Badan anggaran Legislatif pembahasan dan penyusunan laporan Banggar Dewan terhadap keputusan Gubernur NTB tentang Evaluasi Raperda Kota Bima APBD 2024 (Rapat Banggar hari ini Rabu 27 Desember 2023).
Point (2) Pj Walikota Bima berjanji 16 Mlyr untuk menuntaskan penyelesaian pembangunan Mesjid Agung Almuwahidin Kota Bima 2024, dan Point (3) Pj Walikota Bima berjanji hadiah Umrah bagi Kelurahan Bersih dan Aman tahun 2024, juga tidak ada surat pengajuan Pemkot Bima atau Ketua TPAD untuk langkah pembahasan dan Persetujuan Dewan untuk anggaran APBD 2024 Kelanjutan Pembangunan Mesjid dan Biaya Umrah gratis. INI dipastikan janji-,janji PJ Walikota Bima akan gagal.
Pernyataan Pj Walikota Bima terkait langkah Suksesnya pada Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Hibah lahan IAIN Pada Kemenag RI tersebut, yang mengatakan" pihak Legislatif Kota Bima harus Peduli keberadaan IAIN Bima" adalah pernyataan yang dinilai pihak legislatif memojokan lembaga wakil rakyat daerah ini.
Terkait anggaran Umrah gratis bagi Kelurahan Bersih dan tanggap Kambtibmas, Media Londa Post telah mengkonfirmasi Kepala BAPPEDA Kota Bima Drs.Adisan yang mengaku belum dianggarkan." Terkait anggaran imroh gratis dimaksud, belum ada perencanaan di 2024, coba tanyakan OPD terkait DLH." Jelas Adisan. Demikian juga konfirmasi kepada Kadis DLH Kota Bima Syarif Rustaman,M.AP,M.Si." Tidak ada anggaran Umroh gratis Kelurahan Bersih dan tanggap Kambtibs di DLH, biasanya cukup hadiah biasa untuk lomba kelurahan." Jelasnya.
Terkait adanya slentingan kata pada kalimat dari Petinggi Eksekutif daerah ini diberbagai Pemberitaan Media hari ini, bahwa pihaknya berharap Keberlanjutan Pembangunan IAIN Bima mendapat dukungan masyarakat, termasuk legislatif juga harus peduli atas keberadaan IAIN Bima, karena ini merupakan pintu gerbang peradaban yang akan kita wujudkan di Kota Bima. Patut mendapat tanggapan Ketua DPRD Kota Bima.
Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan,S.Adm merasa terpanggil untuk meluruskan kalimat " Legislatif juga harus peduli atas keberadaan IAIN Bima." Pj Walikota Bima jangan asal Bunyi, Selama ini seluruh lini pembangunan daerah adalah dukungan utuh dari legislatif,
Tidak hanya itu sembari katakan, terkait anggaran untuk Kampus IAIN Bima tahun 2024, sudah menjadi kesepakatan bersama dengan Eksekutif dihadiri Petinggi Daerah dan TPAD pada rapat RAPBD 2024 akhir Nopember baru lalu di Coret dengan pertimbangan Admnistrasi yang tidak lengkap sebagai dasar pembahasan anggaran.
" Kurang apa kepedulian Legislatif untuk pembangunan IAIN Bima, ditahun 2022-2023 saja silva 10 Mlyr, bagaimana bisa dipaksakan sedangkan proposal permohonan dari Komite IAIN tidak ada, dan ini berpotensi menjadi persoalan hukum, ini kesalahan eksekutif sendiri yang tidak taat prosedur administrasi. Saya berharap pada Pj walikota Bima, jika tidak paham masalah cikal bakal berdirinya IAIN Bima, sebaiknya diam." Jelas Dae Pawan.
SEKEDAR INFO PUBLIK. HARI INI RABU 27 DESEMBER 2023. DIGELAR RAPAT BANGGAR LEGISLATIF KOTA BIMA. PEMBAHASAN PENYUSUNAN LAPORAN BANGGAR DEWAN TERHADAP KEPUTUSAN GUBERNUR NTB tentang Tindaklanjut Evaluasi RAPERDA KOTA BIMA TENTANG APBD 2024. DISINILAH RAKYAT MENGETAHUI. APAKAH JANJI-JANJI PJ WALIKOTA BIMA TERSEBUT BISA DIPUTUSKAN PADA PARIPURNA AKHIR PENETAPAN APBD 2024 ?...KITA TUNGGU ARAH PALU DPRD KOTA BIMA INI. (jev londa).