Komentar
.
Kota Bima. Londa Post.- Peristiwa serah terima SK MENTERI LHK RI Kepada Pemerintah Kota Bima terkait persetujuan pelepasan kawasan Hutan produktif yang dapat dikonvensi untuk pembangunan Kampus IAIN dan Fasilitas umum Kota Bima seluas 51 Hektar yang digelar di Convention Hall Paruga Nae, pada Rabu, 22 November 2023 pagi tadi mendapat sorotan Publik daerah ini.
Pasalnya; Surat Keputusan Menteri KLHK Republik Indonesia dengan nomor SK.1228/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023 secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Kota Bima atas nama Wali Kota Bima melalui Dr. H. Muhammad Syafrudin, ST.,MM Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PAN. Pada hal menurut pandangan sejumlah Tokoh politik dan tokoh masyarakat Kota Bima dan Kabupaten Bima, yang layak dalam hukum administrasi negara mestinya pihak Kementerian sendiri yang menyerahkan dan atau perwakilan Birokrasi di jajaran Pemprof NTB, bukan Caleg DPR-RI duta dari salah satu partai politik.
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bima yang juga Ketua Komisi II DPRD Kota Bima Taufik H.Abd.Karim,SH kepada Londa Post mengatakan; Pihaknya menyesalkan pelibatan Dr. H. Muhammad Syafrudin, ST.,MM Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PAN menyerahkan SK LHK dan diterima Pj Walikota Bima Ir.H.Mohammad Rum,MT terkait urusan Kementerian negara untuk IAIN di Kota Bima." Ini dapat dinilai ada nuansa politis, karena yang berhak menyerahkan SK tersebut mestinya pihak Birokrasi dari Kementerian terkait atau dari Pihak Gubernur NTB." Ucapnya.
Menurut dia, pihak Pj Walikota Bima Ir.HM.Rum harus eling dan peka dengan pelibatan Pengurus Parpol apalagi Caleg DPR-RI Pemilu 2024 secara langsung melibatkan diri soal serah terima sesuatu urusan yang berkaitan dengan persoalan administrasi pemerintahan." Patut diduga Pj Walikota Bima Ir.HM.Rum dinilai tidak netral dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang, diminta Mendagri Tito turun tangan." Ucapnya
Senada dengan Ketua DPC PPP Kota Bima, Tiswan Suryaningrat,SH,MH, Sekretaris DPD II Golkar Kota Bima menyayangkang peristiwa serah terima SK Kementerian LHK RI soal IAIN Bima oleh Sdr. Dr. H. Muhammad Syafrudin, ST.,MM." Apapun alasanya, di Komisi apapun namanya kedudukan H.Syafruddin di DPR-RI, tidak boleh ikut campur secara langsung menyerahkan SK Menteri LKH Kepada Pj Walikota Bima, apalagi acaranya resmi digelar dengan Skema tentatif Pimpinan Daerah digelar dihadapan forum birokrasi dan tokoh masyarakat." Ucapnya.
Menurut dia, pelibatan Dr.H.Syafruddin Caleg DPR-RI 2024, menyerahkan SK kepada Pj Walikota Bima terkait Izin IAIN tersebut, adalah skenario terukur di tahun politik dengan menggiring kepercayaan publik bahwasanya lahirnya SK Kementerian LHK untuk UNIV.IAIN BIMA adalah bagian dari kesuksesannya, pada hal sejatinya soal penyerahan SK Kementerian LHK adalah domainya Kementerian terkait atau Pihak Gubernur NTB kepada Pemerintah Kota Bima." Jelas Bung Tiswan.
Sekedar info publik. Dikutip dari sejumlah pemberitaan media lokal hari ini Rabu 22 Nopember 2023. Berikut kata Sambutan Pj Walikota Bima Ir. H. Mohammad Rum, MT, saat menerima SK dari Kementerian LHK tersebut." Atas nama Pemerintah Kota Bima mengapresiasi dan terima kasih kepada Kementerian LHK RI yang telah menyerahkan SK 1228 untuk pembangunan Kampus IAIN Bima. Lebih khusus kepada jajaran komite IAIN Bima serta seluruh pihak yang selama ini turut mendukung agenda berdirinya IAIN Bima.
Ditilik dari kata sambutan Pj Walikota Bima tersebut, tidak sinkron dengan marwah serah terima SK yang bukan diserahkan oleh Perwakilan resmi dari Kemen LHK RI atau duta dari Pemprof NTB, melainkan diserahkan oleh Caleg Anggota DPR-RI 2024 duta dari Partai Amanat Nasional. Hal ini mengundang penilaian Publik daerah ini, bahwasannya Serah terima SK Kementerian LHK untuk IAIN Bima pagi tadi dinilai bernuansa Politis. (Jev londa).