Komentar
Kota Bima. Londa Post.- Gembar-gembor Peralihan Kekuasaan Pejabat Pengendali roda Pemerintahan Kota Bima (Pemkot Bima), cukup santer di se-antero tanah Bima kendati pejabat pengganti bersifat sementara jelang berakhirnya masa tugas Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima Lutfi-Fery tanggal 26 September 2023 mendatang.
Dalam hitungan hari kedepan atau tepatnya bulan September 2023, Walikota Bima H.Muhammad Lutfi,SE dan Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofian,SH akan berakhir masa jabatanya. Adapun Kepala Daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan ditunjuk penjabat Kepala Daerah adalah, Lombok Barat, Lombok Timur dan Kota Bima, kepala daerahnya berakhir masa jabatan pada 2023 yang merupakan hasil Pilkada 2018 lalu.
Hanya saja ada hal menarik penempatan Penjabat (Pj) Kepala daerah yang akan mengisi kekosongan Kepala daerah dari dampak Pilkada serentak 2024 mendatang, yaitu aspek demokratis dan keterbukaan pada Publik dengan pelibatan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam usulan pengajuan penjabat kepala daerah kepada Kementerian Dalam Negeri RI.
Pelibatan DPRD ini telah tertuang dalam aturan teknis penunjukan, baik penjabat gubernur maupun bupati dan wali kota. DPRD akan mengusulkan tiga nama calon, kemudian gubernur dan Kemendagri juga masing-masing akan mengusulkan tiga nama calon penjabat bupati atau wali kota.
Terkait Keberadaan Penjabat kepala Daerah khususnya pemangku kebijakan hitam putihnya Daerah Kota Bima yang akan mengendalikan Roda Pemerintahan untuk 2 (dua) tahun sampai hasil Pilkada 2024 mendatang, masyarakat Kota Bima sangat berharap kiprah Pj. Walikota Bima membawa perubahan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pj. Walikota Bima nantinya harus mampu berbagai variasi dan inovasi, dalam memajukan daerahnya. Salah satu contoh cara yang terbilang unik dan selaras, adalah melakukan follow up terhadap ide dan gagasan dari masyarakat untuk dijadikan program. Terkadang di berbagai daerah banyak pemimpin berparadigma top down atau program dari pemerintah yang dijalankan di masyarakat. Ketika program itu datang dari masyarakat, maka mereka pasti akan menjaganya dan melakukannya dengan serius.
Terkait harapan masyarakat untuk melakukan perombakkan Kabinet oleh Pj.Walikota Bima nanti, bukanlah harapan yang tidak logis. Karena ada sejumlah daerah yang baru beberapa bulan di jabat Pj. Seperti Pemkab Button Tengah Propinsi Sulawesi Tenggara yang oleh Penjabat Bupati melakukan perombakan Kabinet PERDANANYA sebanyak 12 orang pejabat eselon II dan ratusan Pejabat Struktural Eselon III - IV dan Pejabat fungsional.
Pada prinsipnya, Pejabat yang dilantik oleh Kepala Daerah termasuk dilantik oleh Pj. Kepala Daerah, seyogyanya melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi serta meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan tugas sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.
" Para kepala OPD yang telah dilantik, tentunya mengkoordinir pejabat di bawahnya untuk mencapai sasaran dan target organisasi. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya mereka juga diminta memperkuat koordinasi. Perlu diketahui bahwa jabatan yang diemban adalah pendelegasian kewenangan. Jangan menganggap punya kewenangan otoritas sendiri. Ini pendelegasian kewenangan. Jadi, rajin-rajin berkoordinasi dengan pimpinan," Ucap salah seorang Tokoh masyarakat Kota Bima Drs. H.Supratman Kepada Londa Post 27 Juli 2023 Pagi tadi.
Kota Bima sebagai daerah yang dikenal " Kota Segi tiga emas" lintas wisata Bali, Komodo dan Tanah Toraja, Kota kedua Serambi Mekkah dari Aceh, juga dikenal Kota Lumbung Padi dengan kehebatan di tahun 1985 meraih Juara 1 nasional lomba intensifikasi Khusus (INSUS) bidang Pertanian membutuhkan Pehavat OPD sosok-sosok kreatif dan inovatif. Tinggal bagaimana memajukan daerah ini. Maka dibutuhkan kreativitas dan inovasi untuk memaksimalkan potensi ini. Kita punya potensi perikanan, pariwisata, dan tenunan yang diakui mancanegara. Ini harus terus ditingkatkan.
Saat ini pihak DPRD Kota Bima hingga Pemrof NTB tengah menggodok 3 nama untuk diusulkan pada Kemendagri RI guna menduduki jabatan Penjabat Kepala Daerah. Pada 4 April 2023 lalu, Mendagri Tito mengeluarkan aturan baru terkait Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Walikota yang tertuang dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023. Dalam aturan itu disebutkan beberapa syarat untuk menjadi Pj Bupati/Walikota.
Dalam Pasal 3 Permendagri itu disebutkan Pj Bupati dan Pj Walikota yang diangkat, yakni yang memenuhi persyaratan mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan. Selain itu, pejabat ASN atau pejabat pada jabatan ASN tertentu yang menduduki JPT Madya di lingkungan pemerintah pusat atau di lingkungan pemerintah daerah bagi calon Pj Gubernur dan menduduki JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Bupati dan Pj Walikota.
Sebelumnya diberitakan Media Londa Post, Sejumlah nama pejabat mencuat untuk bakal menduduki posisi top eksekutif di Kota Segi tigas emas ini. Paling santer yang beredar nama Drs. Edy Suharmanto, M.Si yang kini menduduki Jabatan: Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran di Kementerian Dalam Negeri RI.
Selanjutnya Nama Drs. H.Muhtar Landa,MH yang kini menduduki jabatan Sekda Kota Bima dua Periode pasca perpanjang jabatanya April 2023 baru lalu, dinilai baik kinerjanya hasil evaluasi Tim bentukan Gubernur NTB Kinerja Sekda Kota Bima, direspon kembali oleh Walikota Bima H.Muhammad Lutfi,SE menjadi Sekda Kota Bima.
Selanjutnya, Pantauan Radar Londa Post terdeteksi nama Ir.H.Mohammad Rum,MT yang kini menjabat Kepala Dinas PU- PR Propinsi NTB, selanjutnya Drs. HM Nasir, MM (HMN), kini menjabat Asisten 1 Provinsi Sulawei Barat. Dan nama baru muncul adalah nama Muhdi H Mustafa mantan sekwan DPRD Propinsi NTB.
Siapapun Sederet nama-nama calon Pj.Walikota Bima tersebut, Yang pasti harapan masyarakat bisa membawa kemajuan daerah, meski akan menjalani periode singkat sebagai penjabat wali kota Bima serta melakukan perombakan kabinet yang menurut penilaian Publik daerah ini, ada 8 Pejabat eselin II Petinggi OPD yang perlu dilakukan Perombakan dengan alasan tidak mampu menterjemahkan visi misi Kepala Daerah dan kejenuhan terlalu lama menduduki sakah Satu Pimpinan OPD. (Jev Londa).