Komentar
Hj.Indah Dhamayanti Putri,SE- Bupati Bima, Mewakili sejumlah Kepala Daerah menyampaikan kata sambutan dihadapan BPK - NTB
Bima. Londa Post.- Sejumlah Kepala Daerah, serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tebggara Barat berlangsung Rabu (15/3) di Aula Lantai III Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB.
Serah terima laporan keuangan tersebut dihadiri Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE dan Bupati Lombok Utara H.Djohan Sjamsu SH.
Pada penyerahan laporan kepada Kepala BPK NTB Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA ini, juga hadir Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi, S.IP, Inspektur, Kepala BPKAD ketiga daerah tersebut.
Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri,SE mewakili kepala daerah lainnya yang didaulat menyampaikan sambutan pada pertemuan tersebut menyampaikan terima kasih kepada BPK.
"Terima kasih atas pendampingan yang telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh tim BPK perwakilan NTB, sehingga penyampaian laporan dan proses verifikasi dapat diselesaikan dengan baik." Ucap Hj.Indah
"Meskipun terdapat sejumlah tantangan, belajar dari catatan dan evaluasi BPK pada tahun sebelumnya, pada tahun anggaran 2022, pemerintah kabupaten dan kota khususnya Kabupaten Bima terus memperbaiki tata kelola keuangan. Termasuk diantaranya kesiapan SDM di masing-masing daerah juga penting dalam penyelesaian laporan keuangan ini". Jelasnya.
Lebih Lanjut, Umi Dinda sapaan akrabnya, meyakinkan pada BPK Perwakilan NTB, bahwasanya LKPD yang disusun oleh 3 (tiga) Kepala Daerah Kabupaten Kota yang hadir ini, tetap menyajikan Laporan Keuangan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan yang berlaku, dan sekaligus isinya mencerminkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel." Paparnya.
Kepala BPK NTB Ade Iwan Ruswana dalam sambutannya mengungkapkan, tahun ini merupakan masa transisi dalam sistem aplikasi penyusunan perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan menggunakan SIPD. Meskipun masih ada yang menerapkan SIMDA.
Ade juga menghimbau agar unit kerja pemerintah daerah membantu seoptimal mungkin penyediaan data yang dibutuhkan tim
Jangan ada kesan memperlambat penyerahan data karena kecepatan sangat penting bagi tim BPK untuk mengoreksi laporan keuangan dan meyakinkan tim pemeriksa". Paparnya. (Jev londa).