PROSES HUKUM KASUS K2 KOTA BIMA, ATENSI KHUSUS KOMISI 1 DPRD KOTA BIMA UNTUK MENGKAWAL

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

PROSES HUKUM KASUS K2 KOTA BIMA, ATENSI KHUSUS KOMISI 1 DPRD KOTA BIMA UNTUK MENGKAWAL

Jumat, 16 Desember 2022

 

             Yogi Prima Ramadhan, SE 

         Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bima


Kota Bima. Londa Post.- Proses Hukum dugaan penyimpangan rekruitmen CPNS Jalur Tenaga Honorer Kategori dua (K2) dijajaran Pemkot Bima tahun 2013 lalu, kini terus bergulir. Sebagaimana diketahui publik tanah Bima, Kasus K2 mulai dilidik polisi sejak tahun 2018 lalu.


Penyidik Polres Bima Kota, sudah memeriksa ratusan orang peserta yang lulus dan tidak lulus, juga telah memeriksa sejumlah pejabat teras Pemkot Bima yaitu masing-masing Drs. H Syukri,M,Si mantan Kepala BKD dan pejabat Plt. BKD Hj.Maryamah,SH, serta 2 (dua) kali Sekda Kota Bima Drs.H.Muhtar Landa,MH didengar dan diambil keteranganya sebagai mantan Kepala BKD disaat proses Tes CPNS jalur Tenaga Honda K2 tahun 2013 lalu.


Diawal minggu pertama Desember tahun 2022 ini, sejumlah pihak terus mempertanyakan progres terbaru penangan Kasus K2 yang masih bergulir di meja Penyidik Polres Bima Kota. Salah satunya Koordinator LSM Laskar Pemuda Peduli Rakyat (LP2R) LBH YAN kepada Londa Post mengaku akan Kembali mempertanyakan progres penanganan Kasus Dugaan Penyimpangan Penerimaan PNS jalur Kategori dua (K2) di-Pemkot Bima yang laporkan pada Polres Bima Kota beberapa tahun lalu.


 " Saya dan Tim kuasa Hukum saya sedang mengikuti perkembangan kasus K2 ini, dan pada Oktober 2022 baru lalu, pak Sekda Kota Bima Drs. H.Muhtar Landa,MH sudah dipanggil penyidik untuk kedua kali selama proses hukum kasus ini berjalan." Ungkapnya pada Londa Post 15 Desember 2022 Kamis kemarin.


Pihaknya berharap, semoga kasus ini segera dilimpahkan ke Kejaksaan, tentunya penetapan Tersangka sudah harus diketahui publik. " Ini kasus yang cukup mendapat perhatian publik, selaku LSM yang melaporkan kasus ini, saya sudah urutkan bundel dokumen Bukti baik jumlah nama-nama peserta yang direkayasa, tahun pengabdian, juga unit kerja masing-masing sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam gelar perkara ini nanti." Paparnya.


Proses hukum Penyelidikan kasus Honorer Kategori dua (K2) oleh Polres Bima Kota saat ini, mendapat perhatian khusus Komisi 1 DPRD Kota Bima. Dengan kewenanganya melaksanakan Fungsi Pengawasan untuk Ruang Lingkup Bidang Pemerintahan dan Hukum salah satunya kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. - Badan Penelitian dan Pengembangan, yang bertalian dengan urusan rekruitmen CPNS didaerah.


Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bima Yogi Prima Ramadhan, SE dikonfimasi Londa Post mengatakan; Pada prinsipnya pihak Komisi 1 DPRD Kota Bima sangat apresiasi langkah dan kinerja Polres Bima Kota yang sungguh - sungguh mengungkap kasus k2 di daerah ini dengan memanggil ratusan orang saksi diperiksa dan sejumlah pejabat terkait juga sudah dimintai keterangan.


" Saya dan seluruh rekan Komisi 1 DPRD Kota Bima mengapresiasi kerja keras dan komitmen Penegakkan Hukum Polres Bima Kota membongkar dugaan kasus penyimpangan Rekruitmen CPNS jalur K2 di Kota Bima ini. Ratusan saksi dan sejumlah pejabat terkait sudah dimintai keterangan " Ungkapnya.


Namun demikian kata Bung Yogi sapaan akrabnya, pihaknya berharap pada penyidik polres Bima Kota, jika PULBAKET selama lidik kasus ini, untuk tidak ragu mengungkap ke - publik jika penyelidikan mengerucut dan mengarah adanya pihak-pihak yang dijadikan Tersangka." Rakyat menunggu dan kami komisi 1 mendukung, kasus ini terbuka, bagaimanapun juga rekruitmen CPNS Jalur K2 daerah ini, tentu tidak boleh tercederai dengan ulah oknum yang dinilai memanfaatkan jabatan tanpa merasa adil dan kesampingkan aturan yang ada." Papar Ketua Komisi ini 16-Des 2022  jumat tadi.


Sekedar info publik. Pihak Polres Bima Kota  dalam hal ini Kapolres Bima Kota, AKBP Rohadi melalui Kasat Reskrim Iptu M Rayendra menyatakan, penyelidikan kasus K2 masih terus berjalan. "Masih dalam penyelidikan. Masih tahap lidik," jawabnya, ketika dikonfirmasi wartawan oktober 2022 baru lalu.


Rayendra menyebut, terbaru pihaknya sudah mengambil keterangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional Bali dan Ahli Tata Negara dari Universitas Udayana Bali. Pengambilan keterangan dua pihak ini, berkaitan dengan proses perekrutan tenaga honorer K2. 


Semoga Kasus K2 Kota Bima ini cepat tuntas dari tahun 2018 bergulir, secepatnya mengungkap siapa saja Tersangkanya. Adakah keterlibatan Pejabat Pemkot Bima yang masih aktif saat in ??. Mari kita kawal dan Wakil rakyat Komosi 1 DPRD Kota Bima berjanji mengkawal kasus ini hingga tuntas. (Jev londa).