Komentar
Kota Bima. Londa Post.- Pemerintah Kota Bima dibawah kendali H.Muhammad Lutfi,SE (HML), dinilai ADIL dan tidak pandang bulu dalam menertibkan rumah di bantaran kali. Aturan yang sudah ada betul-betul dijalankan dan di ditegakkan. Bahwasanya Walikota Bima tegaskan, tidak boleh ada bangunan yang didirikan dan berdiri di bantaran sungai.
"Kita melihat aturannya, perdanya, juga peraturan undang-undangnya, bantaran kali itu tidak boleh ada bangunan apa pun," Demikian penegasan HML pria putra Daerah yang dua periode menduduki Anggota DPR-RI asal partai berlambang Pohon beringin ini dikutip Londa Post saat Apel pagi dilingkup halaman kantor pemkot Bima beberapa waktu lalu.
Sebelumnya sejumlah media lokal daerah ini, gencar mengendus soal pembongkaran rumah-rumah warga sepanjang bantaran sungai pada area-area garis merah yang masuk sepadan sungai. Tidak terkecuali kawasan seputar Jembatan Padolo Rasanae Barat Kota Bima. Tidak terkecuali bangunan rumah rumah-rumah mewah dan toko-toko super gagah yang ada milik mantan pejabat hingga konglomerat kawakan harus dibongkar.
Hal ini Pemkot Bima lakukan bukan hanya soal adil tidak adil dalam memutuskan kebijakan atas landasan peraturan, namun lebih pada daya tangkap pencegahan dan penanggulangan Walikota Bima pada bahaya banjir yang menimpa pemukiman warganya. Kini warga pemukim deretan sepadan sungai sudah disiapkan rumah hunian baru (rumah relokasi) bagi warga terdampak banjir berlokasi di Kadole Kelurahan Oi Fo'o Kota Bima, perkembangan terkini diawal nopember 2022 ini, hampir 100 porsen warga bermukim di rumah relokasi.
Sebelumnya tersiar kabar, ada sejumkah pihak yang enggan dibongkar rumah dan bangunan tempat usahanya dideretan jembatan sungai Padolo. Konon ini pulalah pemicu yang lain enggan dibongkar rumahnya. Ke-empat nama ini memiliki rumah dan bangunan usaha super mewah; sebut saja mantan Bupati Bima Drs. H. Syafruddin, Pengusaha ternama Baba Ngeng, Tomy toko sadar, H. Fahri owner dan Tomy Putra owner toko Kolombia. Selama ini protes kerap dilancarkan warga karena Pemerintah dinilai tebang pilih dalam menentukan titik relokasi.
Berkat strategi pendekatan kekeluargaan yang dimiliki (HML) walikota Bima, khirnya mereka menerima dengan hati terbuka atas kebijakan Pemkot Bima. H.Syafrudin mantan Bupati Bima pernah sebelumnya menduduki Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, tentu jiwa dan naluri kerakyatan dipadu pengalamanya sebagai Kepala Daerah cukup pahami kebijakan Kepala daerah. Dilain pihak Sdr. NGENG (Baba ngeng), adalah pengusaha sukses tanah Bima yang cukup dipercaya Eksekutif dalam mengerjakan proyek pembangunan daerah ini berskala besar, tentu bijak menjaga kelanggengan kemitraan.
Pada Kamis 10 Nopember 2022, pihak terkait sudah duduk bersama baik warga, unsur FORKOPIMDA dibawah payung Slogan daerah ini " MAJA LABO DAHU," Sudah sejalan dalam rangka menyongsong kehidupan warga kedepan kearah yang lebih aman dan nyaman dari ancaman banjir melanda daerah ini. Walikota Bima mengundang mereka di ruang rapat Kantor Walikota dan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Walikota Bima (HML).
Acara tersebut dihadiri oleh Sekertaris Daerah H. Muhtar MH, Plt Kalak BPBD H. Sukarno,SH serta tamu undangan khusus yakni H. Syafruddin, Owner toko sadar, Baba ngeng, H. Fahry (bengkel pilar) dan Owner baru toko kolombia Tommy Putra. Dalam rapat itu, masing-masing pemilik bangunan telah setuju secara verbal untuk memberikan sebagian lahanya seperti warga lain demi kepentingan umum pembongkaran dan pelebaran sungai padolo.
Pemimpin Seperti HML inilah yang patut publik Apresiasi. Pemimpin dituntut hadir ditengah masyarakat yang dapat menegakkan hukum dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Hukum dan peraturan harus dipatuhi oleh segenap lapisan masyarakat, karena hal ini adalah ketentuan yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar, apalagi untuk keselamatan dan kesejahteraan bersama. ( Jev Londa).