Komentar
Mataram - LONDA POST, COOM'- Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun pertama masa jabatannya dalam rapat paripurna DPRD NTB, Senin, 30 Maret 2026. Laporan ini menjadi potret awal kinerja pemerintahan pasangan Iqbal–Dinda sejak dilantik pada awal 2025.
Iqbal menegaskan, LKPJ memuat capaian pembangunan yang disusun berdasarkan visi “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia”. Dari visi tersebut, pemerintah merumuskan tujuh misi pembangunan serta tiga agenda utama: pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata kelas dunia.
Namun, tahun pertama kepemimpinan mereka tidak berjalan mulus. Pemerintah daerah harus berhadapan dengan kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada sejumlah program, terutama kegiatan fisik yang bersumber dari dana alokasi khusus.
“Kami menghadapi kondisi berat di awal pemerintahan, tetapi bisa dilalui berkat dukungan DPRD,” kata Iqbal.
Di tengah tekanan itu, pertumbuhan ekonomi NTB menunjukkan dinamika kontras. Secara agregat, ekonomi tumbuh 3,22 persen dengan sektor tambang, dan melonjak hingga 8,33 persen tanpa tambang. Sektor pertambangan sendiri mengalami kontraksi cukup tajam hingga 20,05 persen akibat penurunan produksi dan pembatasan ekspor bahan mentah.
Iqbal menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi semula disusun dengan asumsi kondisi stabil pada akhir 2024. Namun realisasi berubah drastis saat memasuki 2025.
“Kami memulai dari minus 1,47 persen. Ini di luar prediksi akibat kontraksi sektor tambang,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah sektor penopang menunjukkan perbaikan signifikan. Pariwisata tumbuh di atas 7 persen, sementara sektor pertanian mendekati target dengan indikator nilai tukar petani yang meningkat tajam. “Tanpa tambang, pertumbuhan kita sangat kuat,” kata Iqbal.
Indikator makro lain juga bergerak positif. Tingkat kemiskinan turun menjadi 11,38 persen pada September 2025, lebih rendah dari target nasional. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 3,05 persen, di bawah rata-rata nasional.
Dari sisi keuangan daerah, pemerintah mengklaim berhasil menutup tahun anggaran tanpa utang baru. Beban utang lebih dari Rp 280 miliar yang diwarisi di awal masa jabatan telah dilunasi.
“Untuk pertama kalinya dalam tiga tahun, kita masuk tahun anggaran tanpa utang,” ujarnya.
Meski begitu kata dia, tekanan fiskal tetap terasa. Implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah menyebabkan penurunan pendapatan pajak provinsi akibat skema opsen. Pendapatan daerah 2025 tercatat Rp 6,47 triliun atau turun dibanding tahun sebelumnya.
Iqbal meminta dukungan DPRD untuk mempercepat revisi perda retribusi sebagai upaya menutup celah pendapatan. Ia memperingatkan, setiap bulan keterlambatan berpotensi menghilangkan potensi pemasukan hingga Rp 20 miliar.
Menutup laporannya, Iqbal menekankan pentingnya kesinambungan pembangunan ketimbang lonjakan sesaat. Pemerintah, tetap optimistis dapat mencapai target pertumbuhan di atas 8 persen pada akhir masa jabatannya bersama Wagub Hj.Indah. (nx jevlonda).