Komentar
KOTA BIMA NTB, LONDA POST,COOM – Penjabat (Pj) Walikota Bima Ir.H.Mohammad Rum,MT, menghadiri langsung rangkaian kegiatan evaluasi kinerja penjabat kepala daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk triwulan pertama. Evaluasi kinerja ini digelar di Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri Jakarta, pada Senin 15 Januari 2024 Siang kemarin.
Kabag Tatapem setda Kota Bima Ahsanu Rahman ,SH.MH dikonfirmasi Media Londa Post 16 Januari 2024 Selasa pagi tadi mengungkapkan; Evaluasi kinerja ini merupakan keharusan yang dilakukan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) dari Kemendagri pada setiap tiga bulan (triwulan) bagi seluruh penjabat kepala daerah di Indonesia.
Dijelaskanya bahwa dalam evaluasi kinerja ini, ada beberapa hal yang disampaikan kepada tim penilai sesuai dengan arahan Presiden RI maupun Mendagri kepada pj Walikota Bima. Semua sudah dilaporkan apa yang telah di kerjakan secara optimal selama tiga bulan ini di lapangan. Baik terkait penanganan inflasi, stunting, bagaimana menjaga mandatory spending bidang kesehatan dan peningkatan mutu pendidikan, dan beberapa hal lainnya, hampir semua yang kerjakan Pj walikota Bima, di laporkan secara akuntabel,” jelas Kabag Tatapem.
“Alhamdulillah dari tim evaluator menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap apa yang Pemkot Bima lakukan. Artinya, secara umum, capaian kita sudah sangat memenuhi ketentuan serta indikator yang di minta, walaupun memang masih ada beberapa catatan, koreksi yang diberikan Tim sebagai motivasi yang perlu di perbaiki ke depan,” ujarnya.
Lebih jauh Ahsanu Rahman katakan, sebenar pihaknya mengarahkan LONDA POST untuk konfirmasi ke Kepala BAPPEDA yang lebih rinci menjelaskan hasil Evaluasi pj ini. Namun gambaran umum menurutnya apresiasi Tim penilai evaluasi untuk Pemkot Bima cukup baik seperti 10 indikator utama arahan presiden RI, Mendagri dan 106 indikator yang dipaparkan Pj Walikota Bima secara keseluruhan bersesuaian dengan 3 aspek yaitu aspek Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan." Jelasnya.
Dalam hal Penanganan Stunting, inflasi, kemiskinan ekstrim dan pengamanan Pemilu serta Netralitas ASN dinilai cukup baik, walau ada yang perlu dibenahi dan ditingkatkan." Untuk Pemkot Bima memiliki 4 BUMD dari 4 BUMD ada 3 BUMD yang operasionalnya kolaborasi saham dengn Propinsi hanya ada 1 BUMD murni yaitu BUMD Aneka Bima yang dibekukan melalui perwali selama 2 tahun. Pada item ini, Tim evaluator kementerian hanya menyarankan penjelasan sajian informasi yang jelas apa penyebab pembekuan BUMD tersebut." Jelasnya.
SEKEDAR INFO PUBLIK. Seperti diketahui, berdasarkan pasal 20 Permendagri Nomor 4 tahun 2023, bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi kinerja pejabat kepala daerah di seluruh Indonesia berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pj Bupati dan Pj Walikota. Evaluasi tersebut meliputi aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Seluruh proses dalam pelaksanaan evaluasi ini juga dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta tidak melakukan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaannya.
Dalam kegiatan evaluasi ini, Pj Walikota Bima Ir.HM.Rum, pantauan LONDA POST juga didampingi oleh sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Bima, diantaranya: Inspektur Inspektorat, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kadis Perizinan, Kadis PUPR, Kadis DP3A, Kadis Dikpora, Kadiskes, Kadis DPPKB, Kabag Tatapem dan Kabag Ekonomi.
PJ WALIKOTA BIMA IR.HM.RUM telah sukses menyampaikan paparan 10 indikator prioritas yang menjadi program prioritas pemerintah Kota Bima yang telah berjalan dan mengalami kemajuan yang baik diantaranya yaitu bidang kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan, inflasi, BUMD, PENYERAPAN ANGGARAN, perizinan, pengangguran dan kegiatan unggulan lainya dan mendapat Apresiasi dari Tim Evaluator Irjen Kemendagri Ri. (Jev londa).