Budiman,SH
Ketua Umum DPW Kipang NTB
Bima. Londa Post.- Persoalan pengelolaan keuangan negara dari Kementerian Pendidikan Pusat bagi kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten bima selalu saja muncul dugaan penyimpangan keuangan negara pada setiap menerima program dari pusat. Tahun 2024 ini ada puluhan PKBM dari 3500 Wajib belajar (wb) yang menerima kucuran anggaran kegiatan keaksaraan dasar (KD) bagi warga belajar Non formal daerah ini.
Ketua Umum DPW LSM kipang NTB Budiman,SH kepada Londa Post mengatakan, pihaknya menilai, program keaksaraan dasar (KD) PKBM tahun ini dengan angka fantastis diduga kuat disalahgunakan masing-masing pengelola PKBM. Anehnya, satu orang bisa mengelola puluhan kelompok belajar bahkan terdeteksi dikelola oleh oknum diluar daerah lain (berdomisili diluar daerah), pada hal seyogyanya proses kegiatan dan peserta WB wajib diawasi secara langsung ditempat dimana kegiatan itu dilaksanakan. Potensi kecurangan terjadi skenario laporan Kegiatan-pun fiktif terutama jumlah WB fiktif.
" Hasil investigasi LSM Kipang NTB dilapangan menunjukan bahwa pelaksanaan program keaksaraan dasar bagi PKBM kab bima saat ini dinilai banyak kelompok dan WB fiktif. "Program keaksaraan dasar ini sangatlah keliru dan salah sasaran sehingga terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi dimasyakat, dan ini disebabkan kepengurusan forum PKBM ini tidak menjalankan program ini sesuai juklak juknis yang ada." Jelas Budiman.
Dijelaskan Budiman, ada sekitar 36 lembaga PKBM yang mendapat kucuran dana dan sebanyak 3500 WB ada banyak ditemukan wajib belajar fiktif." Pihak pengelola PKBM menyampaikan data laporan fiktif nama-nama Wb untuk mendapatkan tambahan anggaran, disamping program ini tidak berjalan dengan baik, juga angka anggaran per Wb berkisar 600 ribu rupiah dan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak pengelola PKBM daerah ini.; ucap Budiman.
Tidak hanya itu kata dia, hasil temuanya dilapangan ada PKBM dikelola pihak luar seperti " PKBM MENTARI TIMUR" yang beralamat di desa Sangga Kecamatan Lambu, dikelola oleh oknum seorang Perempuan inisial (Nj) asal Kecamatan Raba Kota Bima sebanyak 15 kelompok. "Fakta ini memicu anggapan bahwa di lingkup dinas pendidikan kabupaten bima kurang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap sejumlah PKBM yang menerima kucuran anggaran kementerian Pendidikan Pusat ini untuk mensukseskan program Pendidikan Keaksaraan Dasar bagi masyarakat." Jelas Budiman
" Kami menduga kuat bahwa program Keaksaraan dasar bagi puluhan PKBM ini banyak yang dimanipulasi." Hampir semua lembaga PKBM penerima program ini, secara masif dan terstruktur memanipulasi program guna memperkaya diri sendiri." Ucapnya.
Atas dugaan penyimpangan keuangan negara dari program KEAKSARAAN DASAR (KD) PKBM Bima 2024 ini, pihaknya berencana akan melaporkan kasus ini ke APH." Saya akan melaporkan ke Polres Bima, Polda NtB dan Kejaksaan Tinggi Mataram, dan ini tidak bisa dibiarkan dan saya pimpinan LSM KIPANG NTB esok hari kerja melayangkan surat laporan ke APH di Mataram dengan sederet temuan termasuk 15 Kelompok belajar PKBM Mentari Timur dikelola pihak yang berdomisili tetap luar Kabupaten Bima." Ucapnya.
Kadis Dikpora Kabupaten Bima Zunaiddin,S.Sos.MM yang dikonfirmasi Londa Post mengatakan, pihaknya belum menerima adanya laporan dugaan penyalahgunaan anggaran Program KD bagi sejumlah PKBM termasuk unsur luar daerah pengelolanya. Sebagaimana biasa dan tanggunjawab kemajuan dunia pendidikan di daerah, baik Pendidikan Formal dan non Formal pihaknya selaku Kadis tetap mekakukan monitoring dan pengawasan ketat terhadap program apapun yang dilaksanakan PKBM.
" Hari ini minggu 22 September 2024, saya bersama kabid terkait dan Ketua F.PKBM Kabupaten Bima Pak Gufran, Spd, Msi menuju Kecamatan Ambalawi guna memantau langsung dilapangan kegiatan KD PKBM, yang sudah dimulai pada 13 september 2024, insaAllah pak wartawan, kami yakin kegiatan KD PKBM Kabupaten Bima pasti berjalan dengan baik." Ucap kadis. (Jev londa).