Komentar 
Kota Bima. Londa Post.- Pupus sudah harapan rakyat Kota Bima berharap daerahnya mau sejahtera dan maju. Pasalnya; Komitmen Pemerintah Kota Bima mendorong Aparaturnya untuk gigih berinovasi untuk kemajuan daerah ternyata hanyalah hayalan dan mimpi belaka. Kenapa tidak, Tunjangan dan kesejahteraan Pegawai saat Pj Walikota Bima H.Mohammad Rum ini diturunkan dari keputusan Walikota Bima devitif sebelumnya.
Diberitakan " Media Londa Post" sebelumnya, Sejumlah Kepala OPD yang terdanpak dari kebijakan penghapusan Item "Kondisi kerja" TPP ASN dinilai sepihak oleh Pimpinan daerah ini, yaitu Kadis PUPR Agus Purnama, ST, MT dan Kadis Dikbud Drs. Supratman, M. Ap, sudah mempertanyakan kepada Sekda Kota Bima Drs. H.Muhtar Landa,MH selaku Ketua TAPD daerah ini, namun mendapat jawaban yang tidak memuaskan.
Terungkap fakta baru bahwa lahirnya keputusan Pj Walikota Bima Ir.HM.Rum yang menurunkan kesejahteraan ratusan Pegawai dari penghapusan Item Kondisi kerja TPP OPD adalah diduga sepihak dan tidak dikaji oleh Tim TPP daerah. " Perwali TPP 2023 tidak mengatur besaran TPP yang diterima OPD termasuk pemberian kondisi kerja OPD." Jelas Adhi Aqwam, ST, M.Eng, M.Sc, Sekretaris BRIDA Kota Bima kepada Londa Post Via hp 11 April 2024 Kamis Sore tadi.
Menurut dia, kebijakan pemberian besaran TPP melalui surat keputusan Walikota bukan Perwali, dan tahun keberadaan Pj Walikota Bima ini dirubah secara sepihak setelah mendapat masukan dari salah satu Kepala Bagian Setda setempat (Kabag OPA), bukan kajian Tim TPP," Saya sudah tanya pak sekda kenapa kesejahteraan pegawai turun thn 2024 ini bahkan pak sekda kaget dan saat itu pula Kabag OPA dipanggil untuk klarifikasi namun sdr.Ghozali Kabag OPA tidak hadir." Jelasnya.
Lebih jauh ia katakan, penurunan TPP ASN Pemkot Bima melalui Perwali No.188.45/206/900/III/2024 yang ditandatangani pj walikota Bima Ir.HM.Rum diberlakukan tanggal 2 januari 2024 ini, bertentangan dengan Perda APBD Kota Bima yang mengisyaratkan pemberian tunjangan item "Kondisi kerja Pegawai" tanpa membedakan. Seperti Dinas Sosial, Brida dan BPPKB diturunkan, pada hal OPD ini mengamankan kinerja Pj sesuai amanat Mendagri dan Presiden.
"Dinsos menangani Kemiskinan yang merupakan tugas prioritas utama Pj Walikota amanat Mendagri, justru kesejahteraan pegawainya diturunkan, BPPKB stunting dan Brida pengembangan inovasi daerah, bahkan BRIDA Kota Bima 2 tahun berturut-turut membawa nama baik kota Bima juara Inovatif secara nasioanal, 22 tahun usia kota Bima baru sekarang kesejahteraan pegawai diturunkan." Jelas Adhi Aqwam.
Pantauan Londa Post dilapangan dalam minggu ini, 5 (Lima) Kabid diberbagai OPD daerah ini kecewa dengan kebijakan Pj Walikota Bima yang menurunkan kesejahteraan Pegawai." Kebijakan diskriminatif, setiap opd memiliki kondisi dan resiko kerja masing-masing, walau standar dan tingkat kondisi dan resiko kerja berbeda. Seharusnya tunjangan atas kondisi kerja setiap OPD ttp dibayarkan walau besarx tidak mesti sama." Ucap salah seorang Kabid yang enggan disebut namanya.
Sebelumnya Kabag OPA setda Kota Bima Ihya Ghazali, S.Sos, dikonfrontir mengatakan; Pihaknya membenarkan ada Permendagri ditindaklanjut perwali 2024 terkait TPP ASN di sejumlah OPD." Semua sudah dikaji Tim TPAD terkait beban kerja dan resiko kerja tiap OPD, dan sudah dianalisis sesuai dengan kemampuan APBD kita." Ucapnya
Sekedar Info Publik. Terkait Tunjangan atau kesejahteraan Pegawai, tentunya masuk dalam Visi- misi kepala Daerah dimanapun di negeri ini. Karena menyangkut semangat kerja dan profesionalitas aparatur dalam mengemban tugas. Nah Apa yang terjadi di Pemkot Bima ini, justru membeda bedakan lagi porsi tunjangan bahkan menghapus tunjangan kerja bagi kelangsungan hidup keluarga Pegawai. " SELAMAT HUT KOTA BIMA KE-22 TAHUN 2024, semoga ada Keajaiban yang Kuasa agar Kota Bima maju dan sejahtera.( jev londa).