TRIWULAN KE- II PJ WALIKOTA BIMA MEMACU UPAYA TEKAN INFLASI DI DAERAH

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

TRIWULAN KE- II PJ WALIKOTA BIMA MEMACU UPAYA TEKAN INFLASI DI DAERAH

Senin, 22 Januari 2024

 

Ir.H.Mohammad Rum,MT/ Pj Walikota Bima


KOTA BIMA NTB, LONDA POST,COOM – Sebagaimana diberitakan Media Londa Post Edisi Selasa 16 Januari 2024 baru lalu, Penjabat (Pj)  Walikota Bima Ir.H.Mohammad Rum,MT, menghadiri langsung rangkaian kegiatan evaluasi kinerja penjabat kepala daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk triwulan pertama. Evaluasi kinerja ini digelar di Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri Jakarta, pada Senin 15 Januari 2024 Siang baru lalu.

Seperti diketahui, berdasarkan pasal 20 Permendagri Nomor 4 tahun 2023, bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi kinerja pejabat kepala daerah di seluruh Indonesia setiap 3 bulan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pj Bupati dan Pj Walikota. Evaluasi tersebut meliputi aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Seluruh proses dalam pelaksanaan evaluasi ini juga dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta tidak melakukan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaannya.

Dalam kegiatan evaluasi ini, Pj Walikota Bima Ir.HM.Rum, pantauan LONDA POST juga didampingi oleh sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Bima, diantaranya: Inspektur Inspektorat, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kadis Perizinan, Kadis PUPR, Kadis DP3A, Kadis Dikpora, Kadiskes, Kadis DPPKB, Kabag Tatapem dan Kabag Ekonomi.

PJ WALIKOTA BIMA IR.HM.RUM telah sukses menyampaikan paparan 10 indikator prioritas yang menjadi program prioritas pemerintah Kota Bima yang telah berjalan dan mengalami kemajuan yang baik diantaranya yaitu bidang kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan, inflasi, BUMD, PENYERAPAN ANGGARAN, perizinan, dan kegiatan unggulan lainya dan mendapat Apresiasi dari Tim Evaluator Irjen Kemendagri Ri, namun ada hal-hal catatan yang harus dbenahi dan ditingkatkan seperti Inflasi (kenaikan harga Beras) didaerah ini belum stabil.

Secara nasional harus diakui, persoalan kenaikan harga pangan Pokok belum masih menjadi perhatian Serius Pemerintah Pusat. Hal ini Pemerintah Pusat mendorong daerah- daerah untuk berkolaborasi dalam mengatasi Inflasi ini. Pada 22 Januari 2024 pagi tadi, Kemendagri Ri menggagas Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun  2024 dengan Tema " Kolaborasi Menyongsong Stabilitas Ekonomi Nasional."

Pj Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, M.T, mengikuti Vicon Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024. Rapat ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi dan menjaga stabilitas harga. yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Bima, Senin, 22 Januari 2024.

Acara ini dibuka oleh Kemendagri Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, yang mengungkapkan bahwa inflasi Desember 2023 terhadap Desember 2022 mencapai 2,61%, dengan kenaikan bulanan sebesar 0,41%.

Lanjutnya dalam rapat tersebut mencatat 10 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi pada minggu ke-3 Januari 2024, dengan Kota Bima tidak termaksud didalamnya. Kota dengan inflasi tertinggi pada minggu ke-3 Januari 2024 untuk beras (0,53%), cabai merah (0,24%), cabai rawit (0,10%), bawang putih (0,08%), dan daging ayam (0,06%), sementara Kota Bima menghadapi inflasi pada beras.

Dalam strategi pengendalian inflasi, disepakati untuk meningkatkan penyaluran bantuan pangan diperkuat dan menggalakkan gerakan pangan murah diintensifkan.

Beliau berharap agar setiap daerah dapat saling berkoordinasi untuk saling membantu sehingga situasi dapat terkendali secara efektif demi stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

"Koordinasi antar daerah diharapkan dapat memungkinkan wilayah dengan harga pangan stabil membantu menjual pada daerah-daerah yang mengalami inflasi, menciptakan kesinambungan dalam upaya pengendalian inflasi secara bersama-sama."  Ini adalah Komitmen Secara Nasional yang harus menjadi PR seluruh kepalah Daerah." Ucapnya.  (Jev Londa).