Komentar
Triwulan Pertama: Penilaian Publik kinerja Pj Walikota Bima Ir.H.Mohammad Rum,MT pada 80 hari Kerja dari program 100 hari sejak 26 September hingga 14 Desember 2023
KOTA Bima. Londa Post. Sejak dilantik sebagai Pj Walikota Bima tanggal 26 September 2023 (80) hari lalu, Pj walikota Bima Ir.H.Muhammad Rum,MT, dinilai publik belum memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap kemaslahatan rakyat di daerah ini. Baik kiprahnya pendekatan kemasyarakatan, jajaran pegawai khususnya kalangan pendidik, dan hal hal yang menyentuh keinginan masyarakat.
Seyogyanya penegasan Presiden Jokowi dan Menteri dalam Negeri Tito KarnaVian pada tiap kesempatan saat mengumpulkan seluruh Pj Kepala daerah, mantan Kapolri ini mewanti-wanti kepada Penjabat Kepala Daerah agar sering blusukan ke masyarakat. Tito juga meminta para Pj kepala daerah menjaga hubungan yang harmonis dengan Forkopimda, Polri, hingga jajaran DPRD.
Namun faktanya Ir.H.Muhammad Rum,MT pj walikota Bima jarang berdialog dan turun ke lokasi pertanian rakyat, pertemuan dengan seluruh guru-guru dan kasek, memimpin upacara hari besar nasional seperti Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 dan Hari Pahlawan 10 Nopember 2023 tidak dihadiri Pj Walikota Bima.
Sebelumnya, Jaharuddin,SH salah satu Tokoh masyarakat Kota Bima kepada Londa Post mengatakan; Pihaknya menilai Pj Walikota Bima Ir.H.Mohammad Rum,MT belum memahami tugas pokoknya selaku Penjabat kepala daerah yang diangkat oleh Pemerintah Pusat." Pj walikota Bima mestinya menjawab apa kebutuhan masyarakat dibawah, saat ini rakyat kehilangan kepercayaan pada pemimpinnya yang tengah tersandung kasus korupsi di KPK, harusnya Pj walikota segera mengembalikan dan membangkitkan semangat kepercayaan rakyat pada pemimpinya. Ucap Jaharuddin.
Menurut dia, waktu terlewati 80 hari kerja Pj walikota Bima, mestinya sudah harus memetakkan kondisi riil apa kebutuhan warga di 5 kecamatan ini." Warga kawasan Timur yang 80% petani, wilayah barat berprofesi pedagang, kawasan utara daerah Nelayan dan Kawasan tengah dengan kompleks mata pencaharianya. Harus terkonsep programnya dan dibahas ditengah masyarakat saat blusukan, bukan di mesjid dan mushola."ucapnya.
Pihaknya apresiasi terkait kiprah Pj walikota Bima menanamkan akidah dan ketakwaan masyarakat untuk rajin beribadah, namun jangan juga lupa Tupoksinya selaku perpanjangan tangan Pemerintah pusat untuk menuntaskan persoalan yang lebih urgen di daerah seperti; penurunan stunting, penurunan inflasi, reformasi birokrasi dan hal lain guna menjawab kebutuhan langsung masyarakat saat ini, dan ini tidak dilakukan oleh pj walikota Bima. Serahkan pada yang ahlinya urusan Fatwa dan Da'wah umat. Ucapnya.
Budiman,SH selaku ketua Umum LSM KIPANG NTB kepada Londa Post mengatakan; Pihaknya menilai kiprah Pj Walikota Bima Ir.H.Mohammad Rum,MT saat ini belum ada tanda pembenahan dan perubahan untuk daerah ini. Harusnya Pj Walikota Bima memahami kondisi daerah, seperti tiap diawal musim hujan, Kota Bima diterpa bencana banjir." Paling tidak, pj walikota Bima harus deteksi langsung dilapangan bersama DPRD dan Forkopimda, di kawasan mana yang rawan berhadapan dengan banjir nanti, blusukan ditengah masyarakat dan dengarkan langsung apa kebutuhan rakyat." Ucapnya.
Sementara Abd. Gani, Spd tokoh masyarakat Kota Bima mengatakan; Pihaknya menilai dan mempertanyakan, hingga saat ini, belum terlihat konkrit apa saja Kiprah Pj Walikota Bima, seperti Kebersihan Kota, UPTD Air bersih yang menjadi ujung tombak penanganan air bersih untuk masyarakat." UPTD Air bersih hingga saat ini belum dibangun pada hal perwali sudah diterbitkan tahun 2023 ini." Ucapnya.
Menurut penilaian dia, ada kesan antara Eksekutif dan Legislatif tidak harmonis saat ini." Bagaimana bisa di Triwulan ke-2 bulan Januari- Maret 2024, pj walikota Bima bisa menjalankan Visi misinya jika kesan publik tidak harmonis antara Penentu kebijakan pembangunan dengan Penggodok Anggaran di Legislatif. " jelas Abd.Gani pada Londa Post 14 Desember 2023 Kamis sore tadi.
Tiswan Surya Ningrat,SH,MH, yang juga salah satu Tokoh Partai Politik Berlambang Beringin Kota Bima ini, sebelunya kepada Londa Post mengungkapkan; Pihaknya menyesalkan kebijakan Pj Walikota Bima yang memiliki jangka waktu pendek dan terbatas tidak memiliki "Sense of crisis" atau kepekaan kondisi ekonomi masyarakat Kota Bima yang PAD-nya kecil dan APBD- nya minim.
" Sebagai Pj walikota Bima, seharusnya hemat dan efisien dan efektif untuk tidak menyewa Hotel sebagai rumah Dinasnya, lebih baik membatu pengadaan air bersih warga yang sulit terjangkau saat musim hujan ini, lagi pula sewa hotel adalah syistim harian 1,7 juta perhari jika dihitung 1 bulan 51 juta rupiah dan ini sudah berjalan 80 hari sejak tanggal 27 September 2023 hingga sekarang." Ucapnya.
Pihaknya meminta kepada DPRD Kota Bima untuk segera memanggil pihak terkait dijajaran pemkot Bima guna mempertanyakan sampai Kapan Pj Walikota Bima tinggal di hotel melayani publik." Dan Untuk ke-dua kali Saya minta Pada Pihak DPRD Kota Bima yang secara kelembagaan melakukan EVALUASI SECARA KRITIS KINERJA PJ WALIKOTA BIMA PER 3 BULAN, ini wajib DPRD, karena ini berpotensi merugikan keuangan daerah, termasuk sejauh mana kiprahnya yang dapat diwujudkan untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah oleh Pj Walikota Bima saat ini." Ucap Tiswan.
Pada berita media Londa Post sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Bima yang membidangi anggaran Taufik H.Karim,SH kepada Londa Post mengatakan; Pihaknya mempertanyakan Pj Walikota Bima berlama-lama menempati Hotel dalam bentuk sewa harian sebagai Pandopo kediamannya." Mestinya pihak eksekutif mencari solusi menyewa rumah diluar ketimbang Hotel, dan setahu saya masih banyak rumah-rumah dikawasan Pusat kota ini yang layak dijadikan rumah sewa Pandopo sementara pj walikota Bima." Ucapnya.
Menurut dia, keberadaan Pj menempati sebuah hotel, akan menyulitkan rakyat bertemu dengan Pj kepala daerahnya." Kalau kalangan pejabat eksekutif atau legislatif tak masalah bersilaturrahmi dengan pj di hotel, tapi jika rakyat bawah sungguh enggan menemui Pj di hotel untuk menyampaikan langsung aspirasinya sekaligus silaturrahmi dengan pemimpin daerahnya." Jelas Taufik.
BERIKUT ISSU TRATEGIS yang akan menjadi program dan kebijakan prioritas Ir. H. Mohammad Rum, MT, dalam menata dan membenahi Kota Bima ke depan. Isu strategis yang akan dituangkan dalam program kebijakan Pemerintah Kota Bima antara lain Penataan kebersihan kota, Gerakan memakmurkan masjid, melakukan reformasi birokrasi, memastikan pemilu 2024 berjalan damai, aman dan tertib serta penanganan krisis air bersih.
Sementara issu nasional/global soal inflasi tidak termuat dalam program 100 hari kerja pertama Pj Walikota Bima. Pada hal Mendagri Ultimatum kepada Kepala Daerah untuk Redam Inflasi. Mendagri Tito Karnavian mewanti-wanti daerah agar menjaga harga pangan supaya tidak terjadi inflasi. Evaluasi akan dilakukan berkala dan sanksi akan diberikan, termasuk hingga pemecatan penjabat kepala daerah.
NAMUN DEMIKIAN, SECARA KASAT MATA DAN PANTAUAN LONDA POST DILAPANGAN DALAM PEKAN KE DUA AWAL DESEMBER 2023 INI MENUNJUKKAN:
1. Gerakan strategi penurunan inflasi Pemkot Bima dinilai cukup baik dan warga tidak merasa gelisah dengan harga Sembako. Gerakan pasar murah terus digencarkan Dinas Koperindag bekerjasama dengan OPD Terkait lainya.
2.Ketertiban dan Keamanan masyarakat cukup terkendali. Seiring kerja Keras Aparat Keamanan baik dari kerjasama Forkopimda juga kesadaran masyarakat.
3. Penanganan Stunting masih terus dilakukan, hanya saja masih tumpangtindih soal kewenangan dalam memberikan konfirmasi media antara pihak BKKBN Kota Bima dan DIKES Kota Bima. Karena dari pihak BKKBN dikonfirmasi justru mengarahkan ke Dikes yang punya Tupoksi, sehingga perkembangan STUNTING KOTA BIMA BELUM BISA DI EKSPOSE PERKEMBANGANNYA.
4. Bidang keagamaan. Penilaian Publik cukup baik kiprah pj Walikota Bima dibidang keagamaan. Karena terus mencanangkan sholat berjamaah di masjid, tekankan budaya Bima yang Islami dan bermartabat melalui " Rajia minuman keras diberbagai tempat usaha, hiburan malam lokasi yang dianggap terjadinya potensi transaksi minuman haram di daerah ini. Hanya saja belum diwujudkan oleh Pj Walikota Bima Revitalisasi Pengurus Harian LPTQ sebagai ujung tombak Kota Bima untuk meraih prestasi pada Lomba STQ,STQH dan MTQ di berbagai tingkatan. (Jev londa).