Komentar
Bima. Londa Post.- Sesuai dengan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan R-APBD tahun berikutnya.
Dengan demikian seluruh Organisasi Perangkat Derah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam penyusunan RKPD, untuk tetap Selektif dengan mempedomani skala prioritas dan rencana strategis masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri,SE saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bima tahun 2023 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima tahun 2024 berlangsung Rabu (29/3) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.
Musrenbang Tahun ini mengangkat tema, "Mendorong Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan" dengan mengundang 54 peserta melalui zoom meeting dan 73 peserta tatapmuka (offline)
Hadir dalam acara tersebut, Bupati Bima Hj.Indah didampingi Wakil Bupati Bima H. Dahlan M Noer, Ketua DPRD Muhammad Putera Ferryandi, S.IP, Forkopimda, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Kepala OJK Provinsi NTB Riko Renaldi, Deputy BI Provinsi NTB Ahmad Fauzi dan Sekda Drs. H.M. Taufik HAK. M.Si.
Bupati dalam sambutannya meminta agar perangkat daerah untuk selektif dalam merumuskan program prioritas dan membuat inovasi untuk mempermudah pelayanan juga menciptakan inovasi yang akan menjadi bagian penilaian kinerja. Terutama yang memiliki relevansi langsung dalam pencapaian Visi-misi dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026". Terang Bupati.
Menutup arahannya dihadapan para Staf Ahli, Asisten, kepala OPD, instansi vertikal dan BUMN/BUMD, Bupati mengharapkan dukungan seluruh pihak baik jajaran pemerintah maupun sampai ke tingkat desa lebih-lebih dukungan dari Provinsi dalam rangka pembangunan Daerah Kabupaten Bima yang lebih baik lagi.
Pada Musrenbang tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhamad Putera Ferryandi, S.IP menjelaskan Musrenbang merupakan momen penting dalam memantapkan persiapan penyusunan rencana pembangunan dan mengahasilkan arah dan kebijakan umum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Oleh karena itu, Ketua DPRD mengharapkan forum ini dapat melaksanakan dengan optimal bagi peningkatan pembangunan daerah dan pada saatnya nanti hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Kabupaten Bima Taufik. ST.MT mengharapkan Musrenbang RKPD dapat menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas serta merupakan cerminan partisipasi dan kebutuhan masyarakat.
Setelah sesi pembukaan oleh Bupati Bima dan ketua DPRD, dilanjutkan dengan pemaparan narasumber kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB Rico Rinaldy yang membahas topik "Mendorong Pengembangan Ekonomi Kab. Bima melalui Percepatan Akses Keuangan Masyarakat dan Deputi Kepala Perwakilan BI Prov. NTB Achmad Fauzi SE., MM yang mengulas pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia dan Provinsi NTB. (Jev londa).