Kota Bima. Londa Post.- Demikian dikatakan Sekda Kota Bima dalam wawancara Londa Post Fia Hp terkait gembar-gembor adanya angin kurang sejuk mengudara diatas permukaan kawasan puncak hamparan Bukit Rumah Relokasi banjir KADOLE untuk warga Relokasi daerah Pariwisata ini.
Pasca Pemanggilan 2 sosok pejabat teras eselo II tanah Bima (Kota Bima) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia beberapa waktu lalu, tidak sedikit publik salah kaprah dan kontroversi pemahamanya.
Perlahan Semakin hari semakin liar pemahaman publik, terutama pernyataan dan statemen para pihak yang berbeda-beda melalui jaringan Media masa daerah ini. Kehadiran 2 pejabat di gedung KPK baru lalu hingga dokumen proyek dikawasan Kadole. Dianggap sejumlah pihak adalah Misteri yang bakal menggemparkan tanah bima ini.
Pada hal; KPK mengundang kedua pejabat tersebut guna menyerahkan sejumlah dokumen proyek KADOLE berikut menandatangani berita Acara penyerahan Dokumen dimaksud atas permintaan KPK. Pejabat berinisial (JN) menyerahkan dokumen proyek sesuai ranahnya di BPBD, sementara Pejabat (MA) menyerahkan Dokumen proyek sesuai ranahnya di PU-PAR.
Londa Post mencoba menelisik apa sebenarnya terjadi dalam lingkaran semua aspek pembangunan hunian rumah Relokasi Kadole ini yang konon menelan keuangan negara sebesar RP.166 milyar. Goncangan berita sejumlah media lokal daerah ini kian tajam mengarah pada adanya dugaan Ketidak beresan pemanfaatan keuangan negara. Sekda Kota Bima-pun mulai angkat Bicara.
Kepada Londa Post Sekda katakan bahwa khusus pembangunan Rumah relokasi adalah dikerjakan oleh Pokmas, sementara pembangunan lainya dikawasan tersebut adalah Kontraktual. Dan itulah dokumen yang diserahkan ke KPK. jelas Sekda 28 September 2022 Rabu tadi.
Sekda Kota Bima, Drs. H. Muhktar Landa, MH mengakui surat dari KPK yang meminta dokumen penting terkait dengan pengadaan belanja modal Pemkot Bima selama 4 tahun APBD Kota Bima. “Semua dokumen yang diminta sudah dikirim pihak Pemkot Bima ke KPK sejak pemanggilan dua pejabat Kota Bima tersebut." Jelasnya.
Adapun rincian data-data yang dikirim oleh Pihak Pemkot ke KPK, sudah cukup jelas dan terurai dari masing-masing penanggungjawab dokumen dan Berita Acaranya penyerahan dokumen tersebut telah ditandatangani kedua pejabat tersebut. Paparnya.
Sekedar info publik. Belakangan terendus ada sejumlah kontraktor pelaksana proyek Rekon rumah Kadole yang sedianya di panggil KPK awal oktober ini. Namun demikian, publik berharap agar Pihak Pemkot Bima, juga insan Media masa hendaknya arif dan bijak memberi statemen atas hal ini.
Mengingat Situasi dan kondisi salah satu petinggi Daerah ini sedang dirundung persoalan hukum, tentunya harus tetap terjaga stabilitas dan semangat kinerja aparatur jajaran Pemkot Bima dalam memberi pelayanan kepada Publik. Motto Kota Bima " Maja Labo Dahu," harus tetap terpateri dan terjaga baik oleh warga masyarakat, lebih-lebih melekat dalam jiwa ASN Kota Bima. (jev londa).