45 Anggota DPRD Bungkam Soal Bupati Bima Rombak APBD, Adakah Konspirasi 75 Mlyr Jatah Pokir DPRD 2025 ?..Atau Istri Bupati Pimpinan Dewan ?..Simak Beritanya

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

45 Anggota DPRD Bungkam Soal Bupati Bima Rombak APBD, Adakah Konspirasi 75 Mlyr Jatah Pokir DPRD 2025 ?..Atau Istri Bupati Pimpinan Dewan ?..Simak Beritanya

Kamis, 12 Juni 2025

 


              Edy Muhlis,S.Sos.              Sulaiman,MT,SH



BIMA.LONDA POST COOM.- Bola Panas Sorotan Publik terkait Pergeseran APBD Pemkab Bima secara Sepihak Oleh Bupati Bima Ady Mahyudi terus bergelinding se-antero tanah Bima. Setelah diketahui banyak kalangan Perombakan APBD Pemkab Bima 2025 tersebut bukan hanya Soal Peruntukkan Program "SELASA MENYAPA" Bupati Bima, kini tertuju pada Kebungkaman 45 Wakil Rakyat tanah Bima ini yang tidak berani bersuara akibat Istri Bupati Bima juga salah satu Pimpinan DPRD setempat, bahkan jatah pokir 45 anggota DPRD Kabupaten Bima 2025 dari dibawah 45 mlyr digeser naik menjadi 67 Mlyr tahun 2025.


Sulaiman,MT,SH mantan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bima 2 periode kepada LONDA POST mengatakan; Arwah dan
Substansi dari instruksi presiden RI nomor 1 thn 2025 tentang efisiensi anggaran itu adalah fokus pergeseran pada perjalanan dinas, belanja Atk, dan sejumlah kegiatan Dinas dan opd yang dianggap serimonial termasuk kegiatan "Selasa menyapa," adalah sifatnya serimonial, " Bupati Bima dalam kontek ini memanfaatkan instruksi tsb untuk menggeser seluruh aitem anggaran yg telah di tetapkan oleh tim Banggar dewan dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sejak tahun 2024 lalu." Jelasnya.


Menurut Sulaiman, ada kesengajaan pihak eksekutif merombak sepihak APBD 2025 yang PRO RAKYAT dari angka puluhan mlyr menjadi nihil. Dari pergeseran yang dinilai brutal ini, melahirkan sekitar 45,9 mlyr untuk memunculkan program baru yakni program Bima bermartabat dan kegiatan Bupati SELASA MENYAPA sementara dalam dokumen apbd 2025 itu semua di daur ulang dgn program fiktif termasuk alokasi 8 milyar untuk pembelanjaan dua unit alat berat (Eksavator) pada dinas pertanian Kabupaten Bima.


Lebih Jauh mantan Katua Komisi Anggaran Dewan ini katakan; Ia menduga kuat ada konspirasi dahsat dilingkaran eksekutif dan Legislatif daerah ini. " Saya justru menduga kuat ada konspirasi jahat antara kedua lembaga ini untuk memuluskan perombakan brutal bupati terkait dokumen apbd, pertanyaan Saya kenapa 45 anggota DPRD diam, apa ini ada kaitan dgn pemberian anggaran sebesar 67 milyar untuk jatah pokir anggota dewan tahun 2025, didukung lagi ada seorang Pimpinan DPRD adalah Istri Bupati Bima." Jelasnya.


Ia Pesimis tidak akan bisa maju daerah bima ini 5 tahun kedepan karena faktor Nepotisme dalam kedua lembaga ini." Yang pimpin rapat pansus Perda RTRW di dewan kemarin istri Bupati, yang baca kesimpulan rapat menantu Bupati dihadiri Bupati, semua anggota DPRD terpantau diam membisu seribu bahasa." Ucap Leman


Baru baru lalu pihaknya selaku ketua LSM Gerakan Rakyat anti Korupsi ( LSM GERAK) sudah menyampaikan Somasi pada Bupati bima Ady Mahyudi dengan sejumlah Agenda." Ada sekitar 8 agenda yang kami somasi terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan Bupati Bima terkait pergeseran APBD Pemkab Bima 2025 dan akan kami paparkan ke publik dalam waktu dekat." Ucap Sulaiman dikediamanya  Kelurahn Rontu 12 Juni 2025 Kamis siang tadi.


Sementara Edy Muhlis,S.Sos yang juga mantan anggota DPRD Kab Bima 2 periode sebelumnya menegaskan, Konspirasi kedua belah pihak ini tentu menjadi Obyek gratifikasi besar. Apa lagi angka besar 75 milyar itu di jatahkan Pada pokir anggota dpr baru yang belum punya wewenang menyusun apbd 2025. " Pertanyaan besar Saya adalah angka 75 milyar rupiah buat anggota dewan itu mestinya harus juga di pertanyakan, ikut tergeser atau tidak." Ucapnya


Sejauh ini menurut dia, dprd sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah sama sekali tdk punya nyali untuk melawan kebijakan bupati tentu ini ada masalah." Kalau dprd tidak terkait dengan bagi2 angka 75 milyar itu Sy berharap dpr memanggil bupati melalui hak konstitusional nya." Ucap Edy Muhlis.


Menurut dia, Yang fatal adalah bila mana angka 75 milyar itu ada sejumlah anggota dprd baru yg mendapat kan jatah berarti itu adalah pelanggaran dan gratifikasi karena belum masuk ranah dan wewenang mereka." Saya dan sejumlah Pihak Anti Korupsi di Daerah ini, akan mempersoalkan APBD 2025 yang Pro rakyat yang kami susun dan rancang bersama sebelumnya, kini telah tercecer kepentingan politik penguasa daerah ini." Tutupnya. (Jev londa).