Proyek Tracking Mangrov Amahami-Lawata Bakal Ditolak Warga, Simak Alasanya

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Proyek Tracking Mangrov Amahami-Lawata Bakal Ditolak Warga, Simak Alasanya

Jumat, 21 Juni 2024

 


Lokasi Pantai Amahami-Lawata Program Pj Walikota Bima Yang dijadikan Proyek Pembangunan Tracking Mangrov Oleh Dinas PUPR, anggaran 5 Mlyr Apbd 2024 *doklondapost*


Kota Bima. Londa Post.- Gembar-gembor soal pembangunan proyek Tracking Mangrov seputar kawasan laut Amahami-Lawata Kota Bima yang di-endus sejumlah media lokal dan regional Ntb akhir ini, membuat salah seorang Tokoh Warga Bima yang juga Dosen Univ NggusuWaru Bima Herman,M.pd angkat bicara.

Pasalnya; Menurut mantan aktivis vokal 1998 ini, rencana kegiatan proyek fasilitas hiburan rakyat membentang di sepanjang teluk pantai tersebut seluas 4,42 hektar yang dibentuk menyerupai gunung, pohon dan laut dengan pagu dana APBD Pemkot Bima 2024 sebesar 5 Mlyr adalah program pj walikota Bima Mohammad Rum, yang dinilai belum saatnya menjawab kebutuhan rakyat kota bima saat ini.

Dijelaskan Herman yang juga Calon Doktor S3 di UIN Alauddin Makasar ini, sebaiknya Pemkot Bima buat program untuk kemaslahatan langsung untuk rakyat." Mestinya Pj Walikota Bima M.Rum harus mencanangkan program langsung menyentuh rakyat saat ini, dari data BPBD Kota Bima, total warga Kota Bima 15.863 jiwa tidak menikmati air bersih diantaranya warga kami kelurahan Dara saja ada 2.855 jiwa yang susah kebutuhan air bersih mulai juni 2024 ini." Jelasnya.

Menurut Herman, sejak musrenbang kelurahan Dara lalu dirinya sudah tolak didepan Sekdis PUPR Junaidin yang sekarang sudah Kadis Kelautan Kota Bima, proyek bentangan jembatan atau apapun namanya di Lokasi-Amahami Lawata, sama sekali tidak menjawab puluhan ribu derita rakyat Kota Bima yang kekurangan air bersih, dan kami anggap proyek tiba saat tiba akal dan Wajib kami warga setempat tegas menolak. Lagi pula kami belum yakini rencana proyek tersebut belum lengkap izinnya baik Amdal dari Kemen LHK, izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut dari Kementerian terkait." Ucapnya.

Menurut dia, pemerintah Kota Bima saat ini harusnya lebih fokus dulu pada urusan ekonomi dan hajat hidup rakyat saat ini," InsaAllah dalam waktu dekat, kami sejumlah elemen yang ada di Kelurahan Dara akan menghadap (audensi) dengan pj Walikota Bima dengan membawa 2 agenda penting yaitu: 1. Penolakan Proyek Tracking Mangrov Amahami-Lawata 2. Soal Blok 70 kawasan Amahami yang dinilai saat ini kembali dikuasai person pada hal masuk registrasi asset Pemkot Bima." Jelas Herman di Kelurahan Dara 21 Juni 2024 Jumat pagi.

Syahbudin,S.Ag yang juga Tokoh warga setempat kepada media ini mengungkapkan, pihaknya juga sependapat dengan Dosen Herman." Bukan tidak baik program tracking Mangrov dan itu masa panjang dan perlu analisa mendalam dampak positifnya bagi rakyat saat ini, puluhan ribu warga Kota Bima butuh Air bersih, dengan pagu APBD 5 Mlyr akan bisa teratasi kebutuhan air bersih warga jika Pemkot Bima mendapat dukungan dari rakyat sederet programnya."ucap Syahbuddin 21 Juni 2024 Jumat pagi tadi.

Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan, S.Adm dikonfirmasi mengatakan, pihaknya selaku ketua Dewan hingga saat ini belum melihat ada atau tidak kelengkapan Izin dari sejumlah lembaga terkait soal rencana Tender proyek Tracking Mangrov Amahami-Lawata." Jadi itu tidak gampang, ijin propinsi hingga pusat, terutama Amdal, lokasi dan Penataan ruang laut, hingga saat ini kami belum melihat seperti apa kelengkapan dokumen itu. Jikapun ada hambatan, sebaiknya anggaran Milyaran APBD itu diarahkan pada kebutuhan rakyat saat ini." Ucap ketua Dewan.

Kadis PUPR Kota Bima Agus Purnama,ST,MT yang juga Dinas yang punya Leading sector penggerak dalam pengerjaan proyek Tracking Mangrov berkali-kali dihubungi via Hp baik soal Amdal, ijin lokasi dan ijin pengelolaan ruang laut, belum memberi tanggapan. (jev londa).