SEJUMLAH PIMPINAN OPD TIDAK DIUNDANG, RAKOR KOLABORASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA BIMA DI HARI LIBUR MENUAI SOROTAN.

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

SEJUMLAH PIMPINAN OPD TIDAK DIUNDANG, RAKOR KOLABORASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA BIMA DI HARI LIBUR MENUAI SOROTAN.

Senin, 25 Desember 2023




Kota Bima. Londa Post.-  Ada hal menarik dibalik Rakor Pimpinan OPD dalam rangka Kolaborasi Percepatan Pembangunan Kota Bima di hari libur Natal akhir tahun 2023 ini. Rakor yang dipimpin Penjabat Wali Kota Bima Ir. H. Mohammad Rum, MT yang digelar di Kediaman / Pandopo Pj Walikota Bima 25 Desember 2023 pagi tadi menuai Sorotan sejumlah pihak.


Dikutip rillis Dinas Kominfotik (25-12-2023) Senin siang tadi menjelaskan, Pj Walikota Bima memimpin Rapat Koordinasi bersama SELURUH PIMPINAN OPD sebagai upaya meningkatkan koordinasi serta sinergi dalam pembangunan Kota Bima.


Dalam arahannya, HM Rum menegaskan pentingnya kolaborasi antar OPD untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Ia juga menekankan bahwa koordinasi yang baik antar OPD akan membantu percepatan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta implementasi program-program strategis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


Selama rapat, setiap pimpinan OPD menyampaikan laporan terkait capaian, kendala yang dihadapi, serta rencana strategis ke depan. Diskusi yang berlangsung antar-pihak terkait memunculkan berbagai solusi dan langkah konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan yang teridentifikasi.


"Kami harus memiliki komitmen yang kuat untuk bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing OPD demi kemajuan Kota Bima. Kolaborasi yang solid akan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan bersama," ujar HM. Rum.


Namun patut disayangkan. Rakor yang begitu penting untuk masa depan daerah ini, tidak mengundang PIMPINAN OPD-OPD yang berperan penting secara langsung berkiprah dengan rakyat seperti: Kadis Bencana Daerah, Kadis, Sosial, Kadis Koperindag, Kadis Kesehatan, DPPKB, Kadis, Dinas Ketahanan Pangan, DP3A, Kadis Inovasi Daerah (Brida), Kadis Dikpora, Kadis Perizinan, Kadis Pertanian dan Kadis Pertenakan, serta Sekretaris Dewan yang merupakan kunci keseimbangan komonikatip Eksekutif dengan Legislatif dalam sinergi pembangunan daerah.


Tidak hanya itu. Merujuk pada RILLIS KOMINFO tersebut diatas, Rakor ini digelar dengan undangan resmi (tentatif) Pemkot Bima disaat hari Libur natal tahun baru, pada hal Umum daerah-daerah lain tidak pernah melakukan rapat-rapat koordinasi seluruh Pimpinan OPD, kecuali Rapat/brifing bagi Sejumlah OPD tertentu dalam keadaan kedaruratan, Bencana alam,Kamtibmas yang sifatnya mendesak.


Pj Walikota Bima pada Rakor tadi pagi menegaskan. Pentingnya kolaborasi antar OPD untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Ia juga menekankan bahwa koordinasi yang baik antar OPD akan membantu percepatan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta implementasi program-program strategis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


       Julkifli. Ketua LSM LPK NTB


Ketua LSM Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK-NTB) Julkiflin kepada Londa Post mempertanyakan Rakor Kolaborasi antar OPD Kota Bima tanggal 25 Desember 2023 Senin pagi tadi di Pandopo kediaman Pj Walikota Bima." Jika Rakor yang berkenaan dengan Kolaborasi komitmen OPD untuk kemajuan daerah harus seluruh pimpinan OPD dihadirkan dan itu saat jam dinas di Aula Kantor Walikota Bima." Ucapnya.


Menurut dia, saat ini Secara nasional seluruh Pj Kepala Daerah dan Kepala Daerah Devinitif ditekankan oleh Presiden RI dan Mendagri RI untuk menghadapi 3 hal diantaranya; Penurunan Inflasi daerah, Penurunan Stunting dan Stabilitas Keamanan masing-masing daerah menghadapi Pemilu 2024." 3 hal pokok ini sangat diperlukan 3 OPD terkait diundang guna mendengarkan paparanya didepan OPD lain untuk sama-sama disikapi langkah kolaborasi menuju keberhasilan." Ucapnya.


Terlihat dalam catatan tentatif undangan, tidak ada OPD Dikes dan DPPKB diundang terkait penekanan penurunan Stunting daerah, juga Diskoperindag dan Dinas Ketahanan Pangan tidak diundang terkait Penurunan Inflasi daerah, serta situasi terkini musim Hujan yang berpotensi adanya bencana banjir daerah justru Dinas Bencana Daerah tidak dihadirkan dalam Rakor ini. Termasuk Badan Inovasi daerah yang merupakan OPD pendulang karya dan kreatifitas daerah dibutuhkan paparannya untuk kemajuan pembangunan daerah ini dimasa akan datang." Jelasnya. (Jev londa).