BIMA NTB. LONDA POST. COOM.- Drs. Edy Suharmanto,Msi, secara resmi memulai tugasnya sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Kabupaten Bombana pada Rabu, 29 November 2023. Kehadirannya secara perdana di Rumah Jabatan Bupati bersama istri Aeni Mutmainnah, disambut hangat oleh Sekda Bombana, Drs. Man Arfa, Ketua DPRD Arsyad bersama anggota, Forkopimda, dan seluruh jajaran pemerintahan setempat.
SOROTAN RADAR LONDA POST JARAK JAUH terpantau; Ada Bentangan karpet merah dan tari-tarian dua etnis, Bugis dan Moronene mengiringi kedatangan Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut, yang dipercaya menjadi orang nomor satu di tanah Bombana dalam mengendalikan roda pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah ini.
Putra terbaik asal Kecamatan wera berpadu dengan turunan Bundanya Hj.Jubaedah Asal Kelurahan Dodu Kota Bima ini, Setelah menyapa dan memperkenalkan diri secara resmi dengan jajaran Pemkab Bombana, Edy Suharmanto langsung bekerja dengan menghadiri rapat paripurna DPRD Bombana dengan agenda persetujuan penetapan rancangan Peratuaran Daerah Kabupaten Bombana tentang APBD Tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah Kabupaten Bombana tentang APBD Tahun anggaran 2024, dan persetujuan penetapan 2 Rancanagan Perda menjadi Perda Tahun 2023.
Pj Edy mengungkapkan komitmennya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk daerah. Olehnya itu ia butuh dukungan semua pihak untuk melaksanakan amanah tersebut.
“Saya mengucapkan Terimakasih kepada seluruh jajaran dan masyarakat Bombana atas sambutan hangat yang diberikan, sehingga membuat kami merasa berada di rumah sendiri. Saya berharap sambutan hangat ini, menjadi penanda bahwa seluruh birokrat yang ada di Bombana siap dan kompak untuk saling bahu membahu membangun Bombana,” ungkapnya.
Pj Edy mengaku telah menata tugas dan tanggung jawab barunya sebagai nahkoda Bombana. Dukungan semua pihak yang ada, diyakini dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Bombana, sekaligus memastikan terlaksananya delapan poin arahan Presiden RI. Diantaranya, pengendalian inflasi, pencegahan dan penurunan stunting, kemiskinan ekstrem hingga menjaga netralitas ASN jelang Pemilu 2024. Selain itu, Edy juga mengaku bakal tetap melanjutkan program kerja yang saat ini sudah ada dan berjalan.
Salah satu yang juga akan di atasi yakni, terkait stunting dan kemiskinan ekstrem. Sebab, keduanya ini merupakan satu mata uang yang tidak bisa di pisahkan. Ini harus sinergi kita tangani. Untuk itu, terkait persoalan ini, hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu yakni mengetahui data real bukan perkiraan terkait angka stunting di tiap Kecamatan. Setelah data itu kita pegang, maka penyebab dan cara pencegahanya akan secepatnya kita eksekusi,” pungkasnya. (Jev londa bima ntb).