Komentar
Kota Bima. Liputan Khusus Londa Post.- Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima Drs.H.M.Fakhrunrazi, M,Si,M.M, menerima Tim Penilai Penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak (PPA) dalam rangka Verifikasi Lapangan Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023, yang bertempat di Ruang Rapat Walikota Bima Kamis 15 Juni 2023.
Turut Hadir dalam TIM Kementrian PPA : 1. Sri Martani Wahyu W, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian PPPA
2. Alifa Rahmat Syukri (Kepala Bidang PPA, Sekretariat Kabinet RI)
3. Vidia Lestari, Analis Kebijakan Ahli Muda, pada Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian PPPA
4. Andrian Fauzi S.I.A., M.P.A
(Kepala Subbidang Perlindungan Anak, Sekretariat Kabinet RI).
Sementara dari pihak Pemkot Bima dihadiri; Asisten 1 Pemkot Bima, Kapolres Bima Kota diwakili Kanit PPA, Kadis, DP3A Kota Bima, Kadis Kesehatan Kota Bima, Kadis Catatan Sipil Kota Bima, Kadis Pariwisata, Kadis Perhubungan, Kadis Dikbud Kota Bima, Kadis BPBD, Kadis Depnakertrans, Dinas Koperindag, Petinggi Akademisi, Tim Penggerak PKK Kota Bima, serta Sejumlah pejabat terkait lainya.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima Drs.H.M.Fakhrunrazi, M,Si,M.M, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kunjungan Tim di Kota Bima NTB tahun 2023 dalam rangka Verifikasi Lapangan Kota Layak Anak dan juga memaparkan tentang profil Kota Bima.
Pihaknya menyebutkan; Pemko Bima bertekad dan memprioritaskan Kota Bima menjadi Kota Layak Anak. Selain itu, juga memfasilitasi berbagai kegiatan untuk penguatan dan ruang partisipasi anak. Upaya yang telah dilakukan Pemkot Bima di antaranya, membangun komitmen dalam meningkatkan perlindungan anak serta memenuhi hak-hak anak dengan mengupayakan akte kelahiran gratis. Hampir seluruh anak-anak di Kota Bima telah mendapatkan akte kelahiran. Papar Sekda.
Selain itu, tambahnya, Pemko Bima juga meningkatkan fasilitas ruang khusus bagi anak-anak di rumah sakit, menyediakan ruang bermain di sejumlah taman, serta ruang baca di perpustakaan, serta fasilitas lainnya. Sebagai Ketua Tim Gugus KLA Kota Bima, pihaknya menjelaskan kerja keras Pemkot Bima dalam menurunkan prosentase kemiskinan didaerah menurun dratis ke angka 8,8 %.
Sementara kata Plh Sekda yang juga Kepala Bappeda Kota Bima ini, tahun 2022, Kota Bima berhasil menurunkan angka persentase stunting sebesar 2% (dua persen) dalam waktu yang cukup singkat. Syarat persentase stunting yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar 14% dan Pemerintah Kota Bima telah berada pada angka 14,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 16,8%. Ucapnya.
Pihaknya berharap dan dukungan doa seluruh komponen masyakat daerah ini, agar penghargaan KLA Kota Bima meningkat lagi dari Madya ke Nindya bahkan Utama. " Kami optimis dengan segala daya dan upaya, semangat sinergitas seluruh OPD yang ada dengan gigih memacu kemampuan untuk meraih predikat Utama KLA Kota Bima. Jelasnya.
Ketua TIM Kementrian PPA, Sri Martani Wahyu W, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian PPPA mengatakan; Kabupaten/kota layak anak mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Paparnya.
Dia menyebutkan, KLA dibutuhkan karena jumlah anak sepertiga dari total penduduk, anak merupakan investasi SDM dan tongkat estafet penerus masa depan bangsa. "Selain itu KLA sebagai wujud nyata implementasi Konvensi Hak Anak dan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak," jelasnya.
Verifikasi lapangan ini kata ketua Tim, dilakukan sebagai pengecekan dan update data pendukung di lapangan dalam rangka penilaian Kota Bima NTB menuju Kota Layak Anak Tahun 2023. Tim Penilai akan melakukan kunjungan langsung ke beberapa lokasi dengan didampingi oleh perwakilan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah.
" Hal ini menunjukan sebagai bukti komitmen Pemerintah Kota Bima untuk menjadi Kota Layak Anak. Penghargaan ini bukanlah menjadi tujuan utama, namun penghargaan ini dapat menjadi tolak ukur pelaksanaan Program Kerja Pemerintah Kota Bima, yang mampu menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dengan 5 klaster hak anak, yang meliputi klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan klaster perlindungan khusus,” jelasnya. (Jev Londa).