Komentar
Ilustrasi gambar
Kota Bima. Londa Post.- Betapa hal yang mencengangkan Penanganan dan pengamanan Asset Oleh Pemerintah Kota Bima. Pasalanya; Sedang gencarnya Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi,SE dengan Visi -Misinya membangun Kota Bima dengan berbagai strategi menghimpun dan mendata ASSET baik asset bergerak maupun tidak bergerak dari Pemkab Bima yang ada di Kota Bima seperti tanah dan bangunan Kantor. Namun sisi lain OPD terkait menangani Asset tidak sungguh -Sungguh mengamankan asset yang ada seperti Sepeda Motor Dinas Kelurahan Di Kota Bima.
Sepeda Motor Lama Untuk Pejabat Lurah saat ini pasca pembagian Pengadaan Sepeda Motor baru untuk Pejabat Lurah, bukanya dijadikan sarana penunjang Operasional SEKLU atau juru pungut setempat. Melainkan justru berlomba-lomba Sejumlah Lurah dan Camat mengajukan Surat Permohonan Penghapusan asset ke Bagian BPKAD Kota Bima guna untuk pengalihan hak pribadi para Lurah.
Investigasi Londa Post dilapangan menunjukkan: Ada banyak Lurah yang sudah dimutasi (pindah tugas) menduduki jabatan yang sama sebagai Lurah di Kelurahan lain, ikut membawa sepeda Motor dinas operasionalnya. Pada hal itu barang asset yang terregister sebagai Motor Dinas Lurah asalnya.
Kondisi seperti ini memberi kesan publik bahwa penanganan dan pengamanan asset negara (sepeda motor dinas) oleh bagian asset Kota Bima, tidak hanya dinilai amburadur, juga tidak cerdas mendata dan mengamankan administrasi barang asset daerah yang benar khusus pendataan keberadaan motor dinas operasional Lurah secara berkala. Akibatnya, berdampak banyak sepeda motor dimaksud akan kehilangan jejak diduga menjadi milik pribadi oknum Lurah.
Penelusuran Londa Post tidak sampai disitu. Menurut salah seorang Lurah yang enggan disebut namanya mengaku; Pihaknya setiap bulan dipotong gajinya RP 25.000, perbulan oleh dinas DPKAD Kota Bima sebagai kompensasi penggunaan motor dinas tersebut. Bahkan untuk pembayaran pajak sepeda motor tiap tahun ditanggung Lurah." Tidak ada biaya perawatan motor dinas, termasuk biaya bayar pajak motor, semua dibebankan pada Kami Selaku Lurah. Ungkapnya.
Kondisi keberadaan Sepeda motor dinas yang lama bagi Kelurahan ini, berbeda pola. Ada saat ini masih berada ditangan Lurah dan kondisi masih baik belum diberikan untuk Seklu atau Juru pungutnya. Juga ada sebagian ikut bermutasi akibat sang Lurah dipindahkan ke Kelurahan lain di Kecamatan lain di Kota Bima ini. Sungguh tragis penanganan asset motor dinas milik negara diperuntukkan operasional Lurah di daerah ini.
Lebih jauh Penelusuran Londa Post mengarah pada 2 Kecamatan yang sudah mengajukan permohonan Penghapusan asset motor dinas Lurah untuk dialih hak pribadi yaitu Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba dengan Total Sepeda motor Dinas sebanyak 24 unit. " Lurah Kecamatan Mpunda sudah mengajukan Permohonan penghapusan asset sepeda motor operasional Lurah ke bagian Asset dengan pertimbangan tidak layak lagi digunakan dan itu sudah saya awali koordinasi dengan bidang asset." Jelas Iskandar Zulkarnain,S.STP Camat Mpunda di pemkot bima 7 juni 2022 Selasa dini hari tadi.
Hal senada diakui Camat Raba H. Ahmad, S.Ag.MM dikonfirmasi Fia HP Selasa 7 Juni 2022 dini hari tadi." Permohonan pemutihan asset Motor dinas lama Kelurahan yang ada di Kecamatam Raba, diakibatkan sudah tidak layak lagi. Ungkapnya singkat diselah kegiatannya sedang perjalanan menuju Tanah Suci Mekah.
Fakta penanganan asset daerah dijajaran Pemkot bima semodel ini, berpotensi menimbulkan Salah Curiga Kalangan Publik. Juga dijajaran Lurah, karena ada yang sudah mengajukan permohonan penghapusan asset motor dinasnya, juga ada yang sudah menyerahkan untuk Operasional Seklu dan juru pungutnya. Seperti Lurah Lampe, sementara Lurah Dodu dan Lurah Nungga Kecamatan RasanaE Timur masih menunggu arahan lebih lanjut secara tertulis dari Pemkot Bima.
Terkait Kebutuhan Sarana Kendaraan Dinas Roda 2 di daerah ini masih banyak OPD lain yang membutuhkan walaupun motor bekas. Penilik dan pengawas Dinas Dikbud Kota Bima sangat membutuhkan utk operasional keliling diberbagai Lembaga pendidikan Se-Kota Bima. Menurut Salah seorang Pengawas Dikbud, pihaknya sdh 3 bulan mengusulkn ke Walikota Bima, namun belum dikabulkan.
Kepala BPKAD Kota Bima Muhammad Saleh dikonfirmasi, hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan. (jev Londa).