Komentar
Kota Bima. LONDA POST.COOM.- Kisruh dualisme kepengurusan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) memanas pada pertengahan 2026, ditandai dengan munculnya dua kubu yang saling mengklaim keabs8ahan kepemimpinan, tidak berpengaruh semangat solidalitas jajaran DPC Partai PBB Kota Bima.
Dua Kubu yang Berseteru yaitu: Kubu Gugum Ridho Putra: Ketua Umum PBB hasil Muktamar VI Bali yang merasa kepengurusannya sah dan Kubu Yuri Kemal Fadlullah: Penjabat (Pj) Ketua Umum PBB yang ditunjuk melalui mekanisme Musyawarah Dewan Partai (MDP) untuk periode 2025–2030, yang dinilai tidak sesuai marwah ARD/ART Partai Bulan Bintang.
Poin-Poin Penting Konflik: Saling Klaim Sah: Konflik dipicu oleh terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum (Menkum) Nomor M.HH-3.AH.11.02 Tahun 2026 yang mengesahkan kepengurusan versi MDP (Yuri Kemal), yang kemudian digugat oleh kubu Gugum Ridho Putra ke PTUN Jakarta pada 29 April 2026.Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK): Kubu Gugum Ridho Putra mengajukan uji materi UU Partai Politik ke MK, menyoroti kewenangan Menkumham dalam pengesahan kepengurusan partai yang dinilai terlalu besar.
Namun Demikian, H.Jufrin,SH Ketua DPC PBB Kota Bima menilai, dampak dari kekisruhan ini mau tidak mau pasti berdampak pada daerah daerah terutama konsolidasi partai menjelang agenda elektoral mendatang." Jelasnya.
Menurut dia, hal ini diperlukan kesabaran dan kesejukan hati insan Partai PBB di daerah terutama DPC PBB Kota Bima untuk mengihindari dualisme kepengurusan Partai PBB di daerah.
" Pada prinsipnya Saya sebagai pribadi kebersamaan yang telah berjalan dibawah payung bendera Bulan Bintang selama ini, adalah harga yang sangat mahal dan berarti buat PBB Kota Bima kedepan untuk tetap semangat menjadikan Parpol PBB Kota Bima tetap dicintai masyarakat." Jelas Jufrin, SH Via Hp Londa Post 9 Mei 2026 Sabtu siang tadi.
Sementara Syamsuddin,S.Sos yang sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bima Sekarang menjadi SEKWIL DPD PBB Propinsi NTB mengatakan; Terkait kekisruhan DPP PBB saat ini tinggal kami tunggu putusan hukum yang syah dan mengikat dari kedua pihak yang berseteru, yang pasti semua rekan rekan jajaran Partai PBB didaerah Khususnya di NTB harus tetap solid." Jelasnya.
Menurut dia, SK DPP terbaru yang mengukuhkan kepengurusan baru untuk DPC PBB Kota Bima periode 2025 2030 sudah terbit sejak 8 April 2026 lalu dengan SK DPP NO: SK.PP/0417/2026 tanggal 8 April 2026 dengan ketua DPC PBB Kota Bima sdr.H.Jufrin,SH." dan telah mencabut SK.PP/0196/2025 tanggal 20 Oktober 2025.Jelasnya. ( jev londa).