Komentar
Kota Bima. Londa Post.- Pembangunan sejumlah proyek di Dinas Pariwisata Kota Bima yaitu paket-paket proyek dilokasi Lawata saat ini, ternyata pekerjaanya dinilai asal jadi. Mulai dari pemasangan Paving blok, pertamanan, hingga infrastruktur Tugu puncak lawata bagian utara menyimpan tanda tanya masyarakat, diperparah lagi proyek pembangunan Pondok Lawata tidak ada pagar Pengaman yang membatasi antara Lantai halaman pondok dengan tebing bukit lawata setinggi 30 meter.
Media Londa Post perlu menjelaskan kepada publik juga PJ WALIKOTA BIMA rincian paket proyek di Lawata saat ini dikerjakan oleh Perusahaan berbeda dan nilainya berbeda yaitu: 1. Bangunan gedung olahraga/kolam renang lawata pagu dana Rp 510 juta, 2. Pembangunan Guest House pagu dana Rp 718,280.000, 3. Pembangunan Pondok lawata Rp 739,617.000, 4. Penataan taman Pinggir laut Rp 149.600.000, 5.Taman/revitalisasi WC 6. Gedung Worshop Rp 199.617.000, 7. Pembangunan deker RP 400 juta, dan Pembangunan jalan lingkar bagian puncak lawata dengan angka ratusan juta rupiah dan pembangunan Penataan Taman Puncak Lawata bagian utara senilai 1,6 Mlyr rupiah.
Pekerjaan proyek -proyek tersebut dengan batas waktu sampai 31 Desember tahun 2023, namun sebagian masih sedang melanjutkan pekerjaan dan ada yang sudah rampung. Proyek pembenahan dan peningkatan kawasan wisata Lawata ini adalah jargon utama program prioritas Walikota Bima saat H.muhammad Lutfi,SE (HML). HML telah menggelontorkan anggaran Miliaran rupiah guna untuk menunjang sarana prasarana objek wisata Pantai lawata.
Kendati demikian lawata tidak seperti harapan HML dikarenakan pengerjaan proyek yang sama sekali asal asalan mengakibatkan adanya pengerjaan proyek melewati batas maksimum waktu pengerjaannya. Dari hasil pantauan Media Londa Post dan Penilaian Ketua DPW LSM KIPANG NTB Budiman,SH menduga ada indikator kelalaian yang dilakukan oleh PPK dan kurang adanya ketegasan Kepala Dinas Pariwisata setempat selaku otorisator dan pengambil kebijakan serta penandatanganan kontrak proyek sama sekali tdk menunjukkan keseriusan untuk menyudahi pengerjaan yang ada.
"Keterlambatan pengerjaan proyek yang ada di destinasi lawata memunculkan spekulasi dari kalangan masyarakat, bahwa PJ walikota Bima tidak memiliki ketegasan dalam mengendalikan pemerintahan yang sedang diamanatkan oleh negara sehingga berpengaruh pada indeks prestasi kinerja Pj. Pada hal Sosok Ir.HM.Rum adalah besiknya pejabat yang mahir dalam hal tekhnik bidang pembangunan infrastruktur." Jelas Budiman.
Dilain pihak, Ketua Komisi II bidang anggaran Legislatif Kota Bima Taufik H.Abd.Karim,SH mengatakan; Pihaknya menyesalkan kepada Dinas Pariwisata yang tidak matang merencanakan program kegiatan pembangunan yang ada." Bagaimanan mungkin pembangunan pondok diatas puncak lawata tidak ada tanggul atau pagar pengaman, juga dibagian proyek penataan taman diatas bagian utara bukit lawata justru tamannya masih tumpukan tanah yang tidak teratur bahkan tidak sedikitpun terlihat taman." Ucapnya.
Pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Kadis Dispar dan PKK guna klarifikasi soal pagar pengaman Pondok lawata, taman puncak lawata dan item lain yang dinilai tidak tuntas dikerjakan." Ini uang negara, uang rakyat, yang angkanya tidak sedikit, tentunya ketegasan pengawasan Kadis Dispar pada pelaksanaan kegiatan proyek pihak ke - III sangat dibutuhkan, dan saya jadwalkan pemanggilan Kadis Dispar dan PPK dalam waktu dekat." Tegas Ketua Komisi 1.
Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Sejumlah proyek Wisata Lawata Slamet,ST dikonfirmasi membenarkan tidak ada pagar pengaman pada Pondok lawata dan belum rampung penataan taman dipuncak bagian utara bukit lawata." Sudah diatensi masukan londa post dan pagar pembatas sedang di proses, mengenai taman bagian utara puncak lawata sudah disanggupi pelaksana proyek dan siap dikerjakan termasuk pembersihan material yang ada, terimakasih bnyak Info Media Londa Post." Demikian tanggapan SMS WA PPK Slamet 17 Januari Rabu pagi tadi.
Sementara Kadis Dispar Kota Bima Drs.M.Natrsir,Mpd dikonfirmasi Londa post dengan singkat memberi jawaban," Tks masukanya." Demikian singkat jawaban Kadis Natsir.
Dengan Demikian publik menilai, Pengerjaan proyek oleh pihak ketiga di kawasan lawata saat ini, sama sekali tidak mengutamakan mutu dan kualitas, sementara uang termin bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Daerah serta murni hasil pajak rakyat menjadi sia-sia. Negara Tekor dan Rakyat dirugikan, Kadis DISPAR DAN PPK Tentu dimintai tanggungjawab oleh rakyat melalui Perwakilanya yang duduk di lembaga Legislatif. (Jev londa).