Komentar
Torehan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Bima Dibawah Kendali Man-Fery dalam menjalankan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu.
Kota Bima. Londa Post.- Wali Kota Bima H. A. Rahman H.Abidin,SE bersama Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih,SH (25 - 5- 2026) hadir di Kantor BPK RI Perwakilan NTB untuk menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2025.
Hasilnya menggembirakan: Pemkot Bima kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Capaian ini bukan yang pertama, dan menjadi bukti konsistensi Pemkot Bima menjaga tata kelola keuangan yang bersih sesuai aturan. Dalam paparannya, BPK RI juga memberikan catatan positif atas langkah antisipatif Pemkot Bima untuk mencegah temuan berulang di pengelolaan anggaran.
“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD, dan semua pihak yang menjaga komitmen ini. WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tapi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada masyarakat,” tegas Wali Kota H. A. Rahman usai menerima LHP.
Dilain pihak, Ketua DPRD Syamsurih menyebut capaian ini adalah hasil sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif. “Pengawasan berjalan, anggaran tepat sasaran, dan akuntabilitas terjaga. Ini kerja bersama,” ujarnya.
Pemkot Bima menyatakan siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Targetnya jelas: mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, berintegritas, dan benar-benar berpihak pada kepentingan warga.
Berikut adalah rincian tata kelola keuangan Pemkot Bima yang mendukung diraihnya penghargaan tersebut: Dasar Hukum Pelaporan: Penyusunan laporan keuangan sungguh sangat mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Komponen Laporan: Pemkot Bima secara jujur dan konsisten menyajikan kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Indikator Keberhasilan: Akuntabilitas pengelolaan dana rakyat terukur dengan baik, termasuk dalam hal realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun optimalisasi belanja pembangunan langsung agar tepat sasaran. ( Jev londa).