Komentar
Kota Bima. Londa Post.- Sebagai Media masa daerah yang proaktif mengkawal proses kegiatan pembangunan daerah diberbagai sektor. Media LONDA POST terus memantau jejak kiprah Walikota dan Wakil Walikota Bima sejak keberadaan media Londa post 1 januari 2008 lalu.
Kali ini Londa Post mencoba mengingatkan publik, untuk sekedar info publik merefleksi kembali kiprah para petinggi Kota Bima sebelumnya yang sukses meletakkan kebijakannya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, baik dimasa H.M.Noor Latif- H.Umar Abubakar, H.Qurais-H.Arahman serta H.Lutfi-Feri Sofian.
Betapa besar komitmen Walikota Bima membangun daerah dimasa H.Kurais dan H.Man 2013-2018 memimpin Kota Tepian air ini, dalam kondisi keterbatasan anggaran APBD tetap mampu menorehkan sederet kegiatan pembangunan daerah untuk rakyat, tentu saja kolaboarasi elok dengan pihak Legislatif Kota Bima disaat Fery Sofian,SH menjabat ketua DPRD setempat.
Keadaan serupa, kondisi keterbatasan Anggaran APBN yang berimbas pada APBD seluruh daerah se-Indonesia adalah terjadi Pemotongan Anggaran diberbagai kementerian di tahun 2025 atau bertepatan masa kepemimpinan H.Arahman H.Abidin,SE Walikota Bima dan Fery Sofian,SH wakil Walikota Bima 2025-2030.
Dikutip (TEMPO.CO, Jakarta ) - Beberapa kementerian telah simpulkan pemotongan anggaran untuk 2025. Keputusan itu diambil setelah adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya dalam Inpres itu kementerian dan lembaga diminta membahas pemangkasan anggaran dengan mitra komisi di DPR. Hasil pembahasan dikumpulkan ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025. Berikut kementerian yang sudah sebutkan pemotongan anggaran.
1. Kementerian Perdagangan
Kementerian Perdagangan memangkas anggaran sebesar Rp 720,63 miliar. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan potongan Rp 720,63 miliar itu akan diambil dari total pagu kementeriannya tahun ini, yaitu Rp 1,85 triliun. Jika pemangkasan anggaran resmi berlaku, anggaran Kementerian Perdagangan tersisa Rp 1,13 triliun.
2. Kementerian BUMN
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memangkas anggaran sejumlah pos belanja 2025. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan kementeriannya akan mengurangi sejumlah pos belanja, termasuk biaya pengembangan dan pengawasan BUMN hingga biaya fasilitas pimpinan. Untuk pengembangan dan pengawasan BUMN, Erick berencana memotong anggaran hingga 50 persen.
3. Kementerian HAM
Kementerian HAM memotong anggaran sebesar Rp 60 miliar dari pagu total Rp 174 miliar. Meski demikian, Menteri HAM Natalius Pigai memastikan tidak ada pemotongan gaji pegawainya. Rincian anggaran tersebut dipaparkan oleh Pigai dan telah disetujui dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI dan mitra kerja pada Kamis, 13 Februari 2025.
4. Kemendiktisaintek
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Kemendiktisaintek terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp 22, 5 triliun. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Togar M. Simatupang mengatakan kementeriannya sedang mengkalkulasi ulang pagu anggaran.
Togar mengatakan penghitungan ulang itu dimulai dengan anggaran yang tidak termasuk program efisiensi seperti belanja pegawai dan bantuan sosial. Kementerian Pendidikan Tinggi, kata dia, akan memperhatikan layanan publik, program quick win Presiden Prabowo Subianto dan program prioritas nasional.
Kondisi ini memicu terhambatnya sepak terjang seluruh kepala daerah dalam menghadapi isu-isu permasalahan termasuk di Kota Bima, yang sejatinya Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima telah menyiapkan anggaran pada masing-masing isu permasalahan untuk mengatasinya.
Fakta saat ini, Kondisi Kemiskinan Ekstrem, Kota Bima berada pada tingkat yang paling rendah dibanding Kab/Kota yang ada pada NTB. Tentu saja untuk kondisi Kemiskinan Ekstrem di Kota Bima perlu dilakukannya koordinasi yang intens khususnya terkait dengan kesiapan data kemiskinan , melakukan peningkatan kapasitas TKPKD melalui kebijakan/regulasi serta memberikan dukungan anggaran fisik dan UMKM.
Pemotongan anggaran ini, harus dihadapi oleh 961 kepala daerah dan wakilnya, yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.
Potong anggaran menjadi tantangan pertama bagi kepala daerah. Tentu saja ada tantangan-tantangan ekonomi dan integritas lainnya, seperti pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, atau mengerek kesejahteraan warganya. Dan yang tidak kalah utama, yaitu tahan godaan untuk tidak korupsi.
Selaku Pimpinan Media masa Daerah, saya berharap pada semua pihak, agar memahami kondisi negara saat ini dengan pemangkasan anggaran APBN yang berdampak pada APBD tentu sebagian visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah saat kampanye pilkada akan berpengaruh dan inilah ujian ketangkasan Kepala daerah dan Wakil kepala daerah dengan gigih membangun daerah ditengah keterbatasan anggaran. MAN-FERY pasti mampu hadapi situasi ini, kolaborasi elok dengan pihak Legislatif setempat yang juga Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih,SH,MM adalah Tokoh politik tanah Bima asal Parpol PAN Pengusungnya SAAT PILKADA KOTA BIMA 2024. (Jev londa).