Komentar
Kota Bima. Londa Post.- Rupanya Penyelidikan kasus Honorer Kategori dua (K2) di Kota Bima oleh Penyidik Polres Bima Kota hingga saat ini terus dalam tahap penyelidikan, yang sebelumnya sejumlah Pejabat Pemkot Bima sudah dipanggil Penyidik untuk dimintai keterangan disamping sekitar 300 orang pegawai Honorer K2 telah dipanggil penyidik di periksa sebagai saksi dalam kasus yang menghebohkan daerah ini.
Investigasi Londa Post dilapangan Pekan ini menunjukan informasi akurat bahwa, para Pejabat teras Pemkot Bima yang sudah dipanggil dan dimintai Keterangan oleh penyidik Polres Bima Kota dari tahun 2019 diantaranya: Kadis Dukcapil Kota Bima Hj.Maryamah, SH diperiksa dalam kedudukannya selaku Plt. BKD Kota Bima tahun 2012. Juga Drs. H.Syukri (kini pensionan terakhir Kadis Kominfo) yang sebelumnya pernah menduduki jabatan Kepala BKD, Serta Drs. H.Muhtar Landa SEKDA saat ini yang sebelumnya adalah pejabat paling lama menduduki Kepala BKD Kota Bima saat itu.
SEKEDAR INFO PUBLIK. Sekda Kota Bima Drs. H.Muhtar Landa, adalah satu-satunya ASN dan atau Pejabat Pemkot Bima yang cukup lama dan dinilai publik amat memahami situasi OPD BKD setempat. Disamping cukup lama menjadi kepala BKD Sejak tahun 2012 - januari 2016, yang sebelumnya menduduki jabatan Kasub Bagian Diklat selama 1 tahun 7 bulan hingga september 2004, kemudian digeser lagi pada Kasubag Mutasi pada Unit Kerja BKD dari 2004 hingga 2007.
Pada tahun 2007, Bagian Kepegawaian tidak lagi menjadi unit kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bima, melainkan telah meningkat statusnya menjadi sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan nomenklatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima. Pada SKPD ini, Drs. H. Mukhtar, MH, sempat menjabat sebagai Kepala Bidang Mutasi selama 1 tahun, sejak November 2007 hingga Oktober 2008, dan sebagai Sekretaris BKD yang dijabatnya hingga tahun 2010.
Tepat pada momen peringatan Hari Ulang Tahun Kota Bima ke-16 yaitu tanggal 10 April 2018, Drs. H. Mukhtar, MH, mendapatkan kepercayaan untuk memegang jabatan tertinggi pada birokrasi lingkungan Pemerintah Kota Bima dan dilantik sebagai Sekretaris Daerah, hingga sekarang.
Di-tahun 2018 ini, lagi-lagi nasib mujur menghampiri sosok pria ini, Sesuai surat perintah tugas sebagai pelaksana tugas harian (Plh) Walikota Bima Nomor : 130/139/pem. 2018, maka ditunjuklah Drs. H. Muhtar Landa, MH jabatan Sekretariat Daerah (Sekda) merangkap sebagai pelaksana harian Walikota Bima.
APAKAH MUJURNYA JENJANG KARIR SANG SEKDA INI BERPENGARUH LAMBANNYA PROGRES PENANGANAN KASUS DUGAAN PENYIMPANGAN PENERIMAAN PNS KOTA BIMA JALUR K2 YANG SEJAK TAHUN 2018 -2019 ?.. Tentu tidak. Karena Penyidik harus ekstra teliti dan harus melakukan PULBAKET yang cukup untuk membidik para pihak yang bisa dijadikan Tersangka.
Mari kita lirik penegasan Sang Pendobrak keadilan yang berkecimpung pada " LSM LP2R Kota Bima dibawah ini yang Optimis mensinyalir ada Pelibatan Sekda Kota Bima dalam Kasus ini.
Koordinator LSM Laskar Pemuda Peduli Rakyat (LP2R) LBH YAN kepada Londa Post mengaku akan Kembali mempertanyakan progres penanganan Kasus Dugaan Penyimpangan Penerimaan PNS jalur Kategori dua (K2) di-Pemkot Bima yang laporkan pada Polres Bima Kota beberapa tahun lalu. " Saya dan Tim kuasa Hukum saya sedang mengikuti perkembangan kasus K2 ini, dan pada Oktober 2022 baru lalu, pak Sekda Kota Bima sudah dipanggil penyidik untuk kedua kali selama proses hukum kasus ini berjalan." Ungkapnya pada Londa Post 15 Desember 2022 Kamis tadi.
Dari satu bundel dokumen data falid dan akurat yang ia himpun dari 415 orang K2 lolos tahun 2013, bertambah ditengah jalan menjadi 419 orang. Belum lagi sekitar 178 orang yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat bisa lolos rekruitmen CPNS jalur K2. " Sungguh memprihatinkan kondisi permainan cantik oknum pejabat yang diduga memainkan strateginya dengan memanfaatkan kewenangan dan jabatanya." Ungkap Yan.
Dikutip pemberitaan sejumlah media daerah ini, Kapolres Bima Kota, AKBP Rohadi melalui Kasat Reskrim Iptu M Rayendra menyatakan, penyelidikan kasus K2 masih terus berjalan. "Masih dalam penyelidikan. Masih tahap lidik," jawabnya, ketika dikonfirmasi wartawan oktober 2022 baru lalu.
Rayendra menyebut, terbaru pihaknya sudah mengambil keterangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional Bali dan Ahli Tata Negara dari Universitas Udayana Bali. Pengambilan keterangan dua pihak ini, berkaitan dengan proses perekrutan tenaga honorer K2.
LSM Pendobrak pintu ketidak adilan oknum pejabat yang bermain-main dalam menjalankan tugas, serta dinilai merekayasa rekruitmen CPNS jalur K2 Daerah ini, terus mengejar perkembangan kasus ini, hingga kasusnya diseret ke meja ijo. " Saya bersama Tim Penasehat Hukum saya dalam Kasus K2 Kota Bima ini, akan terus bekerja keras menuntaskan kasus K2 yang ditunggu Rakyat Kota Bima ini hingga bisa digelar ke sidang Pengadilan. Papar Yan.
Sekda Kota Bima Drs. H.Muhtar Landa yang dikonfirmasi, hingga berita ini diturunkan belum memberi tanggapan. ( jev londa).