Komentar
Kota Bima. Londa Post.- Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menerima Piagam Penghargaan dalam Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2021 dengan Skor 85,25 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Repoblik Indonesia.
Kota Bima dalam penghargaan MCP, mendapat Peringkat Ke - 2 di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penghargaan tersebut diterima langsung pada hari Kamis, 1 September 2022 bertempat di Kota Mataram Provinsi NTB.
Monitoring Centre for Prevention (MCP), merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Tujuannya, MCP mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelumnya, acara didahului dengan secara bersama mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah NTB tahun 2022.
Sekedar info Publik. Diberbagai kesempatan Ketua KPK-RI Komjen Pol Purnawirawan Drs. Firli Bahuri,MSi memaparkan pada seluruh Kepala Daerah, baik Bupati/ Walikota dan Gubernur berpesan; " Jangan pernah cepat puas, bisa saja kedepannya indikator MCP bertambah. Oleh karena itu, perlu adanya wujud komitmen kuat dari semua pihak, tidak hanya kepala daerah dalam upaya pencegahan korupsi ini, tetapi penguatan di Inspektorat dalam peningkatan mutu dan kualitas SDM, dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal atau pendeteksi dini,” ujarnya.
MCP menyangkut delapan sektor titik rawan korupsi. Diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan daerah. Bahkan ada penelitian yang membuktikan bahwa tingginya MCP mempengaruhi masuknya investasi yang besar ke satu daerah.
Pemerintah daerah harus terus berupaya melakukan berbagai terobosan ataupun inovasi untuk mempersempit ruang dalam tindak korupsi, Karena peran seorang Kepala Daerah adalah melindungi daerahnya didalam dan diluar peradilan, apalagi yang bersentuhan dengan Tipikor.
Wali Kota Bima H.Muhammad Lutfi,SE dikonfirmasi Londa Post atas keberhasilanya ini mengatakan; Pihaknya mengapresiasi kinerja seluruh OPD hingga Lurah, sehingga KPK memberikan apresiasi pada Pemkot Bima. " Ini adalah wujud kesungguhan hati seluruh OPD lingkup Pemkot Bima dalam berupaya daerah kita ini mampu melakukan Pemberantasan Korupsi. Jelasnya.
" Dengan baiknya nilai MCP Kota Bima ini, kata Walikota, maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang baik, begitu juga dengan perizinan yang tidak dipersulit hingga pengadaan barang dan jasa yang sudah sesuai ketentuan. Papar Walikota. (Jev londa).